KUALA KURUN – Bupati Gunung Mas (Gumas) Arton S Dohong mengumpulkan seluruh perusahaan besar swasta (PBS) untuk berkontribusi dalam pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun.
”Dari pertemuan dengan perwakilan PBS tersebut, pada intinya mereka siap untuk membantu pemerintah daerah (pemda) membenahi RSUD Kuala Kurun. Namun kontribusi yang mereka berikan tentunya berbeda-beda. Jika PBS yang belum operasional, kita hanya mewajibkan sedikit, tetapi yang sudah operasional mau tidak mau harus berdasarkan luas lahan operasional PBS tersebut,” ucap Arton di ruang kerjanya, Rabu (7/2) sore.
Kalau dilihat secara kasat mata, pembenahan RSUD Kuala Kurun tersebut membutuhkan penataan, perencanaan, dan pembangunan yang matang. Sekarang ini, penyusunan masterplannya sedang berjalan, yang akan dilanjutkan dengan pembangunan RSUD tersebut.
”Mulai dari penyusunan masterplan, pembangunan fisik, dan penyediaan alat kesehatan (alkes) menelan dana mencapai Rp 27 miliar. Dana tersebut berasal dari hasil patungan dari PBS yang beroperasi di daerah ini. Kita targetkan akan selesai paling lambat pada Bulan Desember tahun 2018,” tuturnya.
Sejauh ini, pemkab telah menetapkan bahwa Februari ini merupakan waktu bagi PBS untuk menghimpun dana, yang harus dikelola mereka sendiri, tanpa campur tangan dari pemda. Dari pemerintah hanya akan melakukan pengawasan terkait pengerjaan RSUD.
”Tidak ada campur tangan dari pemda, dana yang dikumpulkan langsung masuk ke rekening pengelola, dan tidak ada yang mengalir untuk kepentingan pemerintah. Mengenai pengawasan, kita akan menugaskan tenaga teknis untuk mengawasi. Hasilnya, akan selalu dilaporkan ke kepala daerah,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemda sangat membutuhkan dukungan dari para pengusaha untuk membantu terutama di bidang kesehatan, sehingga mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
”Sekarang ini, RSUD Kuala Kurun masih bertipe D plus. Kita harapkan dengan adanya pembenahan tersebut, akan naik kelas ke tipe C atau B. Namun, itu juga harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk SDM yang memadai,” tukasnya. (arm/yit)
