SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

METROPOLIS

Jumat, 09 Maret 2018 13:49
Pedalaman Kotim Harus Dijangkau Internet
KUNKER : Anggota DPRD Kotim, Darmawati dan anggota DPRD Kotim , Jainudin Karim saat meninjau bakal akses jalan di wilayah utara Kotim, beberapa waktu lalu.(Dok.Radar Sampit)

SAMPIT-Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Darmawati mendesak agar Dinas Komunikasi dan Informasi Kotim mengkoneksikan jaringan telekomunikasi dan internet hingga ke pelosok desa. Sebab, ada banyak desa di Kotim yang dianggap masih terisolir jaringan telekomunikasi.

"Kami meminta agar dinas teknis bisa aktif menggandeng provider penyedia jasa telekomunikasi dan internet untuk menjangkau pelosok , " tegasnya.

Darmawati  melanjutkan,  desa yang tidak terkoneksi jaringan telekomunikasi di zaman sekarang digolongkan sebagai desa yang tertinggal. Maka dari itu, hendaknya semua desa sudah bisa mengakses telepon hingga internet. Saat ini katanya, perkembangan teknologi sangat membantu kehidupan manusia.

"Selain di pedalaman itu sudah terkesan diabaikan dari sisi pembangunan fisik, jangan sampai soal jaringan telekomunikasi dan internet kita abaikan, saudara kita dipedalaman harus dibantu,” tegasnya.

Politikus Golkar ini juga mengungkapkan,  dengan terkoneksinya jaringan internet di pedalaman maka dampaknya untuk kemajuan di pedalaman akan terasa. Salah satunya dalam pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Apalagi saat ini metode pembelajaran lebih condong kepada penggunaan internet. Maka dari itu, tidak salah jika pemerintah daerah menjadikan jaringan internet masuk desa sebagai bagian dari program skala prioritas.

"Sekolah dan guru akan terbantukan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Siswa di pedalaman akan lebih mudah belajar dan tidak akan kalah bersaing dari pada  siswa yang selama ini sekolah di perkotaan, "imbuh Darmawati.

Dirinya juga menegaskan, agar komitmen pembangunan dan optimalisasi di sektor informasi dan komunikasi harus diterapkan di paradigma pemerintah daerah.

"Saya kira tidak ada alasan pemerintah tidak setuju dengan pendapat dan usulan kami ini, kalau pun ada pendapat yang berbeda tentunya karena persoalan teknis. Yang pasti intinya segera gandeng penyedia jasa, lakukan kerja sama untuk membebaskan keterisolasian desa dari telekomunikasi dan informasi, " tandasnya. (ang/gus)

 


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 00:45

Uji Kebohongan, Tim Hukum Ujang Dukung Uji Forensik

<p>&nbsp;PALANGKA RAYA - Tim Kuasa Hukum Ujang-Jawawi menyatakan penetapan hasil musyawarah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers