SAMPIT – Pembangunan dan alokasi anggaran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai masih diskriminatif. Selama ini, anggaran lebih banyak difokuskan dan tersedot di wilayah perkotaan. Padahal, ada 15 kecamatan lainnya di luar Baamang dan Ketapang yang harus diperhatikan dan mendapat kucuran anggaran pembangunan.

”Jujur saya katakan, anggaran masih banyak tumpah di kota. Di kota pun juga ada di wilayah tertentu saja,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kotim Darmawati, Selasa (13/3).

Darmawati menuturkan, infrastruktur jalan penghubung antardesa dan kecamatan yang notabene jadi tanggung jawab pemkab kerap terabaikan. Kondisi keterbatasan anggaran sejatinya tidak jadi alasan yang selalu dikemukakan. Apalagi saat ini tren pembangunan pemerintah justru menuangkan kegiatan melalui program tahun jamak (multiyears). Anggaran dengan porsi besar itu menimbulkan kecemburuan bagi warga masyarakat di daerah lain.

”Pelaksanaan program multiyears juga membuat hilangnya kegiatan reguler. Karena itu, jika alasan anggaran yang terbatas, masyarakat sulit menerima alasannya,” kata dia.

Darmawati mengaku prihatin, karena masih banyak jalan dan permukiman di Kotim belum mendapatkan kucuran anggaran. Bahkan, ada jalan yang sudah diusulkan hampir sepuluh kali setiap pelaksanaan musrenbang. Tapi, dalam tataran pelaksanannya, tidak mendapat anggaran yang diusulkan tersebut selama sepuluh tahun.

”Nah, kondisi demikian terus terjadi. Sampai kapan mengabaikan aspirasi masyarakat yang masih berharap dapat  program tersebut?” kata dia.

Kekurangan anggaran, tutur Darmawati, semestinya bisa disiasati berdasarkan kebutuhan warga. Dengan kondisi akses jalan yang rusak parah, akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Harga sembako di daerah itu akan ikut terpengaruh. Dengan demikian, yang merasakan dampaknya adalah warga sekitar.

”Kalau bisa memilih, saya tegaskan akses jalan dan infrastruktur di Kotim ini harusnya mendapatkan anggaran maksimal,” ujarnya. (ang/ign)