PALANGKA RAYA - Jalin silaturahmi, keakraban sekaligus berkeinginan meningkatkan iman dan taqwa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bisa diimplementasikan dalam kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, keluarga besar Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menggelar buka puasa bersama, Minggu (20/5).
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Sosial Kalteng, Suhaemi, Sekretaris Dinsos Kalteng Budi Santoso dan seluruh ASN di lingkup Dinsos beserta pengawai honorer dan anak panti remaja Dinsos, sebagai penceramah ustaz Isnaini Subehan.
Suhaemi menyampaikan kegiatan ini dilakukan rutin, selain buka pusa bersma ada pula kegiatan pembinaan dan diharapkan bisa menjalin silaturahmi dan meningkatkan iman kepada Allah SWT bagi sesama ASN dilingkup sosial.
“Saya ingin giat kebersamaan ini bisa menjadi evaluasi bagi diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk agar ASN bisa melakukan peningkatan kerja dan tanggung jawab serta sunguh-sunguh dalam berkerja. Hal utama adalah jangan mendekati korupsi,” ujar Suhaemi.
Suhaemi menyampaikan berbicara program Gubernur Kalteng untuk Dinas Sosial, diharapkan 2019 nanti Kalteng bebas prostitusi, komunitas terpencil, Kalteng bebas pasung, bebas anak jalanan dan tentunya bebas lokalisasi.
“Ke depan 2019 sesuai kebijakan pusat dan gubernur, bahwa Kalteng bebas prostitusi bebas komunitas terpencil, orang orang miskin terpencil.Kita berdayakan hingga jadi lebih baik, Kalteng bebas pasung dan tidak ada lagi orang gila yang dipasung, sebab sekarang masih banyak contohnya di Katingan saja 30 orang,” ujarnya.
Lebih lanjut Suhaemi mengatakan hal itu saat ini masih dalam perencanaan dan mengarah untuk direalisasikan tahun 2019.
”Kita juga ingin Kalteng bebas anak jalanan dan lokalisasi.Ingat di Kalteng lokalisasi kita menutup di Pangkalan Bun dan sampit, nanti 2019 akan menutup di Katingan, Barito Utara dan Palangka Raya, ingat yang menutup itu pemerintah setempat dan penutuan itu untuk kepentingan daerah sendiri,” tegasnya.
Suhaemi menerangkan pastikan ada tiga daerah yang wajib melakukan penutupan tempat lokalisasi tersebut, yaitu di Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Utara dan Kota Palangka Raya.
”Untuk penutupan tempat lokalisasi di setiap kabupaten/kota di Kalteng tentunya yang paling banyak berperan adalah pemda setempat dengan menggunakan dana APBD,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan dana APBD itu digunakan untuk penutupan lokalisasi, kegiatan sosialisasi, penutupan dan pendataan jumlah PSK yang bekerja di lokalisasi tersebut hingga sampai pada hari H-nya nanti.
"Pemerintah pusat dalam hal ini hanya memberikan uang tunai sebesar Rp 9,5 juta untuk biaya hidup PSK selama enam bulan usai dipulangkan dari tempat lokasi tersebut.Intinya saya sangat optimis bahwa setiap daerah yang berada di Provinsi berjuluk 'Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila' itu pada tahun 2019 sudah bebas dari yang namanya tempat lokalisasi,” pungkasnya. (daq/fm)
