JAKARTA - Kemelut peraturan gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2018 antara Gubernur dan DPRD Kalteng mulai menemui titik terang. Pasalnya, setelah Gubernur Sugianto menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata Pergub tersebut tidak ada masalah.

Pergub ini diributkan oleh DPRD Kalteng, hingga bersemangat melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, khususnya Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng Faridawaty D Atjeh yang berhari-hari posting di media sosial terkait penolakan terhadap Pergub 10 Tahun 2018 tersebut. 

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo menegaskan, tiada yang salah dengan keputusan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menerbitkan Pergub 10 Tahun 2018 sebagai ganti Pergub 33 Tahun 2017.

Hal ini disampaikan Hadi saat memimpin rapat dengan Gubernur Kalteng di ruang rapat Sekjen di Gedung A lantai 1 kantor Kemendagri di Jakarta, Senin (4/5).

Ada harapan diungkapkan Hadi, yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kalteng usai Teras Narang habis masa baktinya itu. Yakni supaya ada kesepahaman yang baik antar dua lembaga pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalteng.

Ia ingin kebijakan gubernur yang dipolemikkan DPRD Kalteng, ada koordinasi dan komunikasi yang baik meskipun Pergub 10 Tahun 2018 dinilainya benar. Bukan malah mengadu dan mengajukan hak interpelasi.

"Secara normatif, tidak ada yang salah dengan lahirnya Pergub 10. Setelah penjalasan dari Kemendagri, agar ada koordinasi yang baik legislatif dan eksekutif," kata Hadi dalam rilisnya yang diterima redaksi.

Ia juga menceritakan, pekan lalu DPRD Kalteng menemuinya. Wakil rakyat mempertanyakan keluarnya Pergub 10 tahun 2018 sebagai revisi Pergub 33 tahun 2018 dan kaitannya dengan Perda 4/2017 sebagai dasar Pergub 33/2017 (yang dibatalkan tersebut). DPRD Kalteng kemudian berkeinginan kuat mengajukan interpelasi kepada Gubernur Kalteng.

"Kalau bisa disikapi bersama dan dipahamkan bersama, maka itu (interpelasi) tidak usah terjadi," pinta Hadi. (arj/fm)