SAMPIT – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Shaleh sepakat agar operasional truk dan angkutan CPO selama arus mudik ini ditertibkan. Pasalnya, angkutan berbobot besar itu rawan menyebabkan masalah di jalanan.
”Karena dari sejumlah data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kotim, salah satu penyebab adalah truk CPO,” kata Muhammad Shaleh.
Politikus PAN ini meminta aparat tegas. Apalagi sudah ada edaran agar operasionalnya pada H-7 dihentikan. ”Aparat harus tegas dan menindak truk CPO yang melanggar di H-7 itu, karena jalur angkutan darat sangat diperlukan untuk arus mudik maupun arus balik nantinya,” tegasnya.
Shaleh menuturkan, dengan tertibnya angkutan dan truk CPO, akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemudik. Hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
”Kami tidak ingin arus mudik Lebaran tahun ini diwarnai insiden akibat kurangnya persiapan dan pencegahan, baik dari pemudik dan pemerintah daerah itu sendiri,” katanya.
Shaleh meminta pemerintah membuka posko di setiap rest area untuk tempat istirahat dan pengobatan. ”Kami harapkan bersama organisasi kemasyarakatan bisa membantu membuka posko kesehatan atau sejenisnya di sport rest area di jalan trans Kalimantan,” harap Shaleh.
Dia juga menekankan kepada seluruh pengusaha angkutan umum agar memberikan kenyamanan pada pengguna jasa tranportasi, baik darat dan laut. ”Kalau travel pastikan kendaraanya aman dan mampu dibawa untuk angkutan. Jangan dipaksakan kalau kendaraan abal-abal,” tandasnya. (ang/ign)
