PALANGKA RAYA – Badan Informasi Geospasial (BIG) akan melakukan pemetaan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai upaya menindaklanjuti rencana perpindahan ibukota pemerintah ke provinsi ini.
Plt Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri, mengatakan, BIG telah melapor dan meminta data lahan mana saja yang dipersiapkan untuk lokasi ibu kota negara. Nantinya, hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi prioritas pembangunan nasional di Kalteng.
“BGI melakukan pemetaan memang diminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dan itu sudah dimulai (pemetaan, Red) dari Juli sampai akhir tahun nanti," ucapnya, Jumat (13/7).
Ia menyebutkan, pemetaan ini kembali membuka kejelasan soal pemindahan pusat pemerintahan ke provinsi ini. Selain itu, pemetaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah pusat telah mempersiapkan berbagai langkah terkait wacana perpindahan ibukota Indonesia.
“Seperti diketahui, pusat telah disiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi perpindahan ibukota. Ketiga alternatif itu yakni, Palangka Raya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.
Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, Pemerintah Pusat melibatkan Bank Dunia. Alasan pelibatan Bank Dunia ini, karena Pemerintah Pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan.
Sementara mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Pejabat Sekda Kalteng ini meyakini tidak akan memengaruhi wacana besar tersebut. Sebab, getaran gempa tersebut tidak terlalu berbahaya dan sangat jarang terjadi.
“Getarannya pun sangat sebentar. Jadi, Kalteng masih aman dari gempa dan soal wacani itu tidak akan berubah hanya karena gempa di Katingan,” pungkasnya. (sho/vin)
