SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

METROPOLIS

Kamis, 26 Juli 2018 12:08
Pemerintah Harus Bantu Petani Sawit
PANEN: Salah seorang petani sawit di Desa Bukit Raya dengan tumpukan buah sawit yang belum diangkut karena kesulitan untuk menjual.(RADAR SAMPIT)

SAMPIT - Fenomena pabrik kelapa sawit yang tidak mau membeli buah sawit para petani mendapat sorotan dari pemerhati perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Iwan Setia Putra. Penolakan oleh perusahaan berdampak besar bagi para petani kelapa sawit.  Pasalnya, banyak masyarakat yang telah beralih untuk bertani kelapa sawit, dari yang dulunya petani karet, padi, dan sebagainya.

"Sangat tidak bijak apabila ada PBS (perusahaan besar swasta) yang tidak menerima hasil panen dari masyarakat sekitar. Karena saat ini hasil dari penjualan buah kelapa sawitlah yang menopang kehidupan mereka," tegas Iwan Setia Putra, Rabu (25/7).

Pria yang pernah menjadi Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalteng ini mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat, khususnya petani kelapa sawit. Para petani mengeluhkan pabrik kelapa sawit yang tidak mau menerima buah sawit. Akhirnya petani merugi, karena buah membusuk.

"Saya sudah menerima beberapa keluhan dari masyarakat berkaitan dengan penolakan hasil panen para petani mandiri oleh perusahaan. Jikapun ada, perusahaan yang membeli harga sangat rendah dari yang telah ditentukan oleh pemerintah," tukasnya.

Menurut Iwan, pemerintah daerah harus segera bertindak. Itu penting karena para petani sangat bergantung dari hasil kelapa sawit.  "Sebaiknya pemerintah segera memperingatkan pabrik kelapa sawit teralsebut. Karena ini sudah begitu meluas di berbagai daerah di Kalteng," ucapnya.

Saat ini pemerintah selalu mengampanyekan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika persoalan terus terjadi tanpa solusi, maka sulit untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap PBS sementara waktu ini dapat membantu masyarakat petani mandiri dalam kesulitan menjual hasil panen mereka. Hasil panen mereka tidak seberapa, sehingga ini harus ada kebijakan pemerintah dalam mengatur penjualan dan pembelian serta harga buah kelapa sawit milik para petani mandiri," ujarnya. 

Sementara itu, Sekretaris GAPKI Kalteng, Harlind Ardi mengaku, pihaknya belum mengetahui secara persis adanya penolakan perusahaan terhadap hasil penen buah kelapa sawit milik petani mandiri. Namun, pihaknya akan mengakomodir semua agar berjalan bersama baik perusahaan maupun petani.

"Tanggal 27 ini kita duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut di dinas perkebunan. Kita tidak menyalahkan siapapun, baik perusahaan, petani atau pemerintah. Kita akan cari solusi bersama agar sawit milik petani dapat dibeli dan ditampung oleh perusahaan, dan perusahaan juga tidak mengalami kerugian," tegasnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang menyebabkan perusahaan tidak dapat membeli dan menampung buah dari petani mandiri. Seperti buah melimpah, kualitas buah petani, dan harga minyak mentah sawit (CPO)  dunia yang turun. 

"Kemungkinan kemungkinan itu yang bisa terjadi, sehingga perusahaan tidak dapat membeli dan menampung buah sawit milik petani mandiri. GAPKI akan kawal ini agar semua bisa berjalan dengan baik, petani bisa sejahtera, perusahaan tidak rugi dan pemerintah berjalan dengan baik juga," tandasnya.  (arj/yit)

 


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 00:45

Uji Kebohongan, Tim Hukum Ujang Dukung Uji Forensik

<p>&nbsp;PALANGKA RAYA - Tim Kuasa Hukum Ujang-Jawawi menyatakan penetapan hasil musyawarah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers