PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan, pentingnya pembangunan ekonomi dari tingkat desa dengan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menyebutkan, program dan kegiatan saat ini harus berpihak kepada desa dan masyarakat. Terlebih sudah ada Dana Desa (DD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat,

“Ini harus dilakukan, mengingat pembangunan untuk tahun ke tahun semakin besar dan pembangunan dari desa memang harus. Jadi, kita harus mampu bersaing supaya tidak kalah dengan semakin majunya perkembangan,” kata Sugianto.

Potensi SDM di Kalteng tidak kalah dengan daerah lain. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pelopor dan pendamping penggerak produk unggulan daerah yang ada di pedesaan. Hanya saja yang perlu pematangan kapasitas yang ada saat ini.

“Sekarang sudah bagus, bukan berarti tidak dimaksimalkan lagi. Kalau kita semakin bagus, maka akan semakin disegani daerah lain. Dengan itu, pembangunan provinsi tidak hanya diperjuangkan oleh pemerintah, tapi juga masyarakatnya,” ucapnya.

Menurutnya, pelopor dan pendamping penggerak unggulan daerah ibarat “pejuang" di perdesaan. Sugianto menganggap selama ini pelopor unggulan daerah di pedesaan tanpa ragu dan selalu gigih memperjuangkan kemajuan di desanya.

Perjuangan tersebut dilakukan melalui empat kegiatan yang selama ini digelutinya yaitu memajukan untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup serta kedaulatan untuk memajukan pariwisata di desanya.

“Perjuangan pelopor dan pendamping di pedesaan akan membawa daerah menjadi mandiri dan berdaulat. Kepercayaan diri bisa kita raih jika dapat menunjukkan dan mampu bertahan dalam arus globalisasi yang semakin menguat,” tegasnya.

Dia mengajak pemerintah kabupaten untuk menggiatkan program membangun desa. Kementerian terkait pun harus memberi dukungan atas upaya yang dilakukan pemerintah setempat ke depannya.

“Upaya pembangunan harus dimulai dari tingkat bawah, yakni di desa. Nah ini semua harus didukung oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkaitnya,” demikian Sugianto. (sho/arj)