SAMPIT - Penutupan tiga lokalisasi tahun lalu tidak menjadikan Kotawaringin Timur steril dari pelacuran. Bisnis esek-esek diduga muncul lagi di Kecamatan Parenggean, Tangar Kecamatan Mentaya Hulu, dan Jalan Jenderal Sudirman dari Kelurahan Pasir Putih hingga ke Desa Penyang.
”Berdasarkan laporan warga kepada kami, ada aktivitas pelacuran kembali. Sangat kental dengan prostitusi terselubung. Penutupan lokalisasi itu ternyata tidak berpengaruh signifikan kepada kegiatan ini,” kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun, Senin (24/9).
Rimbun menuding munculnya kembali protitusi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, terutama Satpol PP Kotim dan Dinas Sosial Kotim. Dua institusi ini diberikan mandat untuk mengawasi dan menertibkan lokalisasi.
“Ini karena lemahnya pemerintah daerah, pengawasan saya kira tidak berjalan dengan baik, sehingga muncul kembali prostitusi di areal lokalisasi yang sebelumnya ditutup,” kata Rimbun.
Penutupan lokalisasi memerlukan biaya besar dan pemikiran. Jika tidak dilakukan pengawasan berkelanjutan, apa yang dilakukan sebelumnya akan berakhir sia-sia saja.
”Kita tidak mau lokalisasi hanya ditutup secara seremoni begitu saja, tetapi setelah ditutup aktivitas muncul lagi. Pemerintah daerah juga terkesan tutup mata dengan hal tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan itu mudah dilakukan jika ada semangat yang sama, terutama untuk Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas di daerah pinggiran jalan itu diduga kembali menjamur. Mustahil pemerintah daerah tidak tahu dengan aktivitas tersebut.
“Dan ini laporan warga, mereka tanya ke kami, apakah mereka berhak menindak lokalisasi yang buka. Saya tegaskan, warga tidak berwenang. Yang berwenang itu pemerintah daerah,” katanya.
Tiga lokalisasi yang ditutup pada tahun 2017 lalu yakni Lokalisasi Pal 12 Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Lokalisasi Desa Mekar Jaya dan Bukit Harapan Parenggean, dan Lokalisasi Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu. Dari total 239 PSK di tiga lokalisasi, 133 orang sudah dipulangkan. Mereka yang dipulangkan merupakan PSK yang memiliki KTP dan juga sudah lama menghuni lokalisasi tersebut.
Mereka juga dapat uang bantuan berupa jatah hidup Rp 2,25 juta, bantuan stimulan ekonomi produktif Rp 3 juta, dan transportasi lokal Rp250 ribu. Total bantuan Rp 5,5 juta per pelacur. Uang itu baru bisa dicairkan saat perek telah tiba di kampung halamannya, yang dikirim melalui rekening. (ang/yit)
