PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tidak main-main dalam memberantas prostitusi. Sebab, salah satu program pemerintah secara nasional pada tahun 2019 mendatang, semua daerah bebas lokalisasi.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya Ahmad Fauliansyah mengatakan, Kota Palangka Raya bersama Kabupaten Katingan serta Muara Teweh, tahun 2019 nanti dituntut mampu membersihkan kotanya dari praktik serta lokalisasi prostitusi. Namun, merealisasikan hal tersebut dibutuhkan anggaran yang besar. Pemerintah kota diharap memberikan penguatan atau penambahan anggaran.

“Untuk melaksanakan program tersebut di Palangka Raya. Maka Dinsos kota sedang berusaha meminta penambahan anggaran di tahun 2019 dengan wali kota yang baru Fairid Naparin. Hal ini sudah disampaikan,” ucapnya, Senin (8/10).

Menurutnya, jika melihat anggaran pada perencanaan awal, anggaran 2019 masih sama dengan tahun 2018, yakni pada KUA PPAS hanya sebesar Rp 2,6 Miliar untuk belanja tidak langsung. Selama ini, anggaran Dinsos Palangka Raya sebesar Rp 2,6 Miliar itu, tentu akan dibagi untuk 5 bidang dan 1 sekretariat. Itu pun program-program yang dilaksanakan masih terkendala anggaran seperti tahun sebelumnya.

“Kami berharap ada peningkatan dan mudah-mudahan ada penambahan dalam kebijakan wali kota yang baru, dengan begitu program tersebut akan berjalan sesuai rencana pada tahun depan” tutupnya. (agf/arj)