SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Selasa, 16 Oktober 2018 10:33
JANGAN MACAM-MACAM..!! Pelaksanaan Lelang Dipantau KPK
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Benius

PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Benius mengatakan, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di provinsi, kabupaten, dan kota akan dilaporkan langsung ke tim koordinasi dan supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Benius menjelaskan, hal itu sebagai tindak lanjut Memorendum of Understanding (MoU) Pemerintah Provinsi Kalteng, Kabupaten dan Kota dengan KPK  pada 3 Agustus lalu, terkait pelaksanaan lelang atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.

”Setiap bulan, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dilaporkan ke Tim Korsup KPK. Jadi, terhadap kabupaten dan kota, sampai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang lalai, akan berhadapan dengan Tim Korsup KPK,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin yang ditekankan Tim Korsup KPK. Di antaranya, menyangkut paket yang sudah tayang, siapa yang menjadi pemenang lelangnya, nilai paketnya, Pokja pemilihanya, penerbitan surat perintah pengadaan barang jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dicatat tanggalnya.

”Poin itulah yang dilaporkan, supaya dilihat. Kalau tidak sesuai laporannya, jangan heran kalau setiap saat kabupaten dan kota atau SOPD akan dimasuki tim korsup ini,” katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Ridwan Manurung mengatakan, proses pengadaan harusnya sudah selesai Maret, tapi sampai sekarang masih ada paket yang belum dilelang. Untuk di lingkungan Pemprov Kalteng, ada sebanyak 213 paket dengan nilai Rp106 miliar. Di seluruh kabupaten dan kota sebanyak 4.581 paket, dengan nilai hampir Rp1 triliun.

Terkait hal tersebut, Ridwan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mempertanyakan keterlambatan lelang tersebut. Di samping karena dari segi manfaatnya jadi lambat, dari segi peredaran uangnya juga dinilai menjadi tidak pas.

"Jadi, ini menjadi catatan kami, karena sudah diaturkan juga, sehingga harus menjadi perhatian, khususnya di 2019,” ujarnya. (sho/ign)

 


BACA JUGA

Kamis, 14 Agustus 2025 12:16

Ketua DPRD Kalteng Usul Bentuk Pos Terpadu

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S.…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Perlu Pemulihan Gambut untuk Cegah Karhutla

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Pengusaha Kuliner Diminta Perhatikan Kualitas Makanan

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:12

Siap Mengawal Pembangunan Sekolah Rakyat

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, memastikan…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:21

DPRD Kalteng Imbau Masyarakat Jaga Simbol Negara

PALANGKA RAYA - Euforia menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:18

Optimalkan Penerimaan dari Sektor Parkir

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Apresiasi Langkah Cepat Perbaikan Jalan

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Utamakan Pencegahan untuk Atasi Karhutla

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:03

Kemarau Panjang, Hindari Bakar Lahan

PALANGKA RAYA – Memasuki musim kemarau panjang, Ketua Komisi II…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:00

Penggunaan Silpa untuk Menutupi Defisit

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, menyebutkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers