SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Selasa, 16 Oktober 2018 10:33
JANGAN MACAM-MACAM..!! Pelaksanaan Lelang Dipantau KPK
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Benius

PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Benius mengatakan, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di provinsi, kabupaten, dan kota akan dilaporkan langsung ke tim koordinasi dan supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Benius menjelaskan, hal itu sebagai tindak lanjut Memorendum of Understanding (MoU) Pemerintah Provinsi Kalteng, Kabupaten dan Kota dengan KPK  pada 3 Agustus lalu, terkait pelaksanaan lelang atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.

”Setiap bulan, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dilaporkan ke Tim Korsup KPK. Jadi, terhadap kabupaten dan kota, sampai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang lalai, akan berhadapan dengan Tim Korsup KPK,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin yang ditekankan Tim Korsup KPK. Di antaranya, menyangkut paket yang sudah tayang, siapa yang menjadi pemenang lelangnya, nilai paketnya, Pokja pemilihanya, penerbitan surat perintah pengadaan barang jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dicatat tanggalnya.

”Poin itulah yang dilaporkan, supaya dilihat. Kalau tidak sesuai laporannya, jangan heran kalau setiap saat kabupaten dan kota atau SOPD akan dimasuki tim korsup ini,” katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Ridwan Manurung mengatakan, proses pengadaan harusnya sudah selesai Maret, tapi sampai sekarang masih ada paket yang belum dilelang. Untuk di lingkungan Pemprov Kalteng, ada sebanyak 213 paket dengan nilai Rp106 miliar. Di seluruh kabupaten dan kota sebanyak 4.581 paket, dengan nilai hampir Rp1 triliun.

Terkait hal tersebut, Ridwan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mempertanyakan keterlambatan lelang tersebut. Di samping karena dari segi manfaatnya jadi lambat, dari segi peredaran uangnya juga dinilai menjadi tidak pas.

"Jadi, ini menjadi catatan kami, karena sudah diaturkan juga, sehingga harus menjadi perhatian, khususnya di 2019,” ujarnya. (sho/ign)

 


BACA JUGA

Jumat, 16 Mei 2025 11:56

Lanjutkan Perjuangan Pahlawan dengan Membangun Daerah

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran mengingatkan…

Jumat, 16 Mei 2025 11:54

Kembangkan Industri Hilir Berbasis Potensi Daerah

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah…

Kamis, 15 Mei 2025 17:15

Wujudkan Pemerataan Kartu Huma Betang Sejahtera

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, menegaskan…

Kamis, 15 Mei 2025 17:15

Produksi Pangan Lokal Perlu Ditingkatkan

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah…

Rabu, 14 Mei 2025 16:46

Pemprov Pacu Digitalisasi Pembelajaran di Kalteng

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, menegaskan…

Rabu, 14 Mei 2025 16:45

Dorong Reformasi Kebijakan Pembangunan

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah…

Selasa, 13 Mei 2025 13:08

Sektor Pendidikan di Kalteng Perlu Perhatian Serius Pemerintah Pusat

PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, mengharapkan…

Selasa, 13 Mei 2025 13:07

Dukung Penggunaan Bank Daerah untuk RKUD

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng)…

Jumat, 09 Mei 2025 17:32

Kalteng Diunggulkan Ciptakan Swasembada Pangan Nasional

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo,…

Jumat, 09 Mei 2025 17:31

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers