PANGKALAN BUN - Wakil Bupati Kotawaringin Barat mempunyai cara unik dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dengan mengendarai motor trail Ahmadi Riansyah keliling ke desa-desa dan kecamatan. 

Tiga kecamatan disambangi Wakil Bupati Kobar, Kamis (18/10) lalu. Diantaranya Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Wabup sengaja naik motor trail, selain menyalurkan hobi kegiatan itu dilakukan untuk memonitoring hasil pembangunan.

"Sejak bulan September kami turun ke desa dan kecamatan untuk melakukan monitoring pembangunan. Kebetulan monitoring waktu itu tidak menggunakan mobil dinas, melainkan menggunakan motor trail," kata Wakil Bupati Kobar, Selasa (23/10).

Menurut Wabup, monitoring ke desa dengan naik motor jauh lebih efektif karena bisa melihat hasil pembangunan di desa secara langsung. Karena banyak program pembangunan yang didanai dari APBD Kobar itu lokasinya masuk ke desa-desa. 

"Enaknya monitoring sambil naik motor trail saya bisa melihat pembangunan secara langsung. Bisa mengetahui progres pembangunan desa itu sudah sejauh mana," kata Wabup. 

 Selain monitoring, Ahmadi juga menyempatkan diri untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Bahkan setiap berkunjung di masing-masing desa di tiga kecamatan, Wabup menyempatkan untuk singgah dan melakukan dialog dengan masyarakat. 

"Pertemuan dengan masyarakat kita lakukan secara mendadak. Tempatnya di bawah pohon sawit, sambil kita dengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat desa," ujarnya. 

Masyarakat yang ada di tiga kecamatan tersebut, kata Ahmadi, banyak mengeluhkan masalah infrastruktur jalan. Terutama jalan penghubung antar desa yang masih belum diaspal.

"Pembangunan peningkatan jalan ini terus kita tingkatkan setiap tahunnya. Termasuk jalan penghubung desa di tiga kecamatan juga kita masukan program pembangunan tahun 2019 dan tahun berikutnya,"jelasnya.

Selain itu, banyak masyarakat berharap agar dibangun tower jaringan telepon seluler,  bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk pembukaan lahan pertanian, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 

 "Keluhan dari masyarakat ini yang menjadi masukan Pemkab Kobar. Dan ini bisa dimasukkan dalam program SOPD terkait. Karena yang dikeluhkan masyarakat  harus segera dipenuhi," bebernya. (rin/sla)