PALANGKA RAYA – Sampai dengan triwulan ketiga tahun anggaran 2018, realisasi pendapatan daerah Kota Palangka Raya mencapai sebesar Rp 878,8 Miliar lebih. Jumlah tersebut sekitar 74,54 persen jika dibandingkan target sebesar Rp 1,179 Triliun lebih. Hal tersebut terungkap pada paparan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat sidang paripurna DPRD Kota Palangka Raya, kemarin.

Capaian tersebut, dapat dilihat dari berbagai capaian pendapatan  daerah, yakni dimulai dari capaian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 94,1 M lebih dari target sebesar Rp 175,1 M lebih. “PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain,” ucapnya.

Selain itu, pendapatan juga berasal dari dana perimbangan, di mana dari sektor ini tercapai Rp 714,9 M lebih dari target sebesar Rp 890,3 M lebih. Dana ini didapatkan dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan bagi hasil pajak. 

Terakhir adalah pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah dari sektor ini sebesar Rp. 69,7 M dari target sebesar Rp. 113,5 M. Serapan ini berasal dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dan provinsi dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. 

Sementara itu, terkait dengan realisasi belanja daerah sampai akhir bulan September 2018 (triwulan tiga) tercatat sebesar Rp. 642,8 M lebih. Jika dipresentasikan nilai ini masuk sebesar 51,39 persen dari plafond sebesar Rp 1,251 T lebih.  

“Untuk belanja daerah ini terbagi menjadi dua lini utama, yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung,” ujarnya.

 Pada pengeluaran belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai yang realisasinya mencapai Rp 400,5 M lebih, atau sekitar 63,06 persen dari plafond yang tersedia yakni sebesar Rp 635,2 M lebih. Kemudian ada belanja bunga yang realisasinya mencapai Rp 707 juta lebih atau sekitar 46,56 persen dari plafond yang tersedia sebesar Rp 1,5 M lebih. 

 Belanja hibah yang realisasinya mencapai Rp 33,6 M lebih atau sekitar 69,21 persen dari plafond yang tersedia sebesar Rp 48,6 M lebih. Belanja bantuan sosial realisasinya mencapai Rp 6,1 miliar lebih atau sekitar 51,74 persen dari plafond yang tersedia sebesar Rp 11,8 M lebih.  “Untuk yang terakhir ada belanja bantuan keuangan realisasinya mencapai Rp 1,2 M lebih belum ada realisasi,” ungkapnya.

 Dalam paripurna itu wali kota menjelaskan bahwa  pada APBD 2018, anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp 1,179 T lebih dan anggaran belanja sebesar Rp 1,251 T lebih. Hal ini mendorong terjadinya defisit sebesar Rp 72 M lebih. “Untuk menutup defisit ini maka digunakan anggaran pembiayaan, di mana anggaran pembiayaan netto sebesar Rp 72 M lebih, yaitu selisih dari pembiayaan penerimaan sebesar Rp 1,179 T lebih dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp 1,251 T lebih,” tandasnya.(agf/arj)