SAMPIT – Sejumlah sopir truk anggota Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kotim terpaksa harus menginapkan truknya di SPBU agar bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Mereka tak ada pilihan karena BBM diperlukan agar pekerjaan mereka lancar.

”Kami tahu aturan, tetapi kalau tidak mengantre, truk tak bisa melanjutkan perjalanan. Mau tidak mau harus mengantre. Kami rela bermalam hingga dua hari hanya untuk mengantre BBM,” kata Eko, seorang sopir truk saat mengantre di SPBU Jalan HM Arsyad.

Eko mengatakan, sulitnya para sopir truk memperoleh BBM benar-benar menghambat pekerjaannya. ”Kami juga sebenarnya tak ingin mengantre. Tapi, kalau tak mengantre, truk kami tak bisa jalan dan jelas tidak ada pemasukan karena barang tidak sampai ke tempat tujuan,” ujarnya.

Eko juga mengaku kesal, karena antrean panjang tidak hanya dilakukan para sopir, tetapi juga pelangsir. ”Kami termasuk anggota Organda dan merupakan sopir truk  resmi. Kami juga bayar ke organda, tetapi harus bersaing dengan pelangsir,” ujarnya.

Terkait larangan pemerintah agar truk tak bermalam di SPBU, menurutnya, Pemkab Kotim harusnya memberikan solusi. Solusi itu, misalnya, SPBU bisa buka selama 24 jam penuh untuk sopir truk dan masyarakat umumnya.

”Kalau memang kami di sini tidak boleh mengantre karena mengganggu pengguna jalan, harusnya pemerintah juga memberikan solusi. Harapan saya, SPBU bisa buka selama 24 jam sehingga sopir tidak akan mengantre panjang lagi,” ujarnya.

Selain itu, dia juga siap melaksanakan aturan apabila pemerintah mau memperjuangkan hak sopir. ”Kalau pemerintah mengharuskan ada aturan, harus memiliki uji KIR dan aturan lainnya, saya setuju. Jadi, sopir yang tidak memiliki syarat tidak boleh mengantre. Sopir yang taat aturan juga harusnya diperhatikan,” katanya.

Markus (40), sopir truk pengangkut pupuk, kernel, dan lainnya mengatakan, pihaknya kesulitan mencari BBM dan harus bersaing dengan pelangsir. Apabila memaksa jalan tanpa mengantre BBM, truknya akan mogok.

”Makanya kami terpaksa mengantre sampai panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Kalau sampai dilarang mengantre, harusnya pemerintah bisa berikan solusi kepada kami semua,” ujarnya. (hgn/ign)