PALANGKA RAYA – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dinilai mampu menjadi motor penggerak percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya kerja sama dalam berbagai bidang. Sebagai kepanjangtangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus harus mampu memaksimalkan program pembangunan di daerahnya masing-masing.

Asosiasi tersebut dianggap punya peran strategis untuk menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah. Terutama mengoptimalkan pembangunan yang diinstruksikan pusat.

”Yang diminta pusat itu, bagaimana dari daerah ini pembangunannya bisa cepat. Ya, itu harus dipikirkan dengan cara koordinasi dengan daerah lain. Karena kalau dari daerah saja sudah bagus, tentu dampaknya akan secara nasional,” kata Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran saat Pra Rakernas APPSI Tahun 2019, Rabu (7/11).

Menurut Sugianto, banyak tantangan yang dihadapi APPSI. Terutama jika disinggung mengenai pembangunan dalam artian luas. Dengan tuntutan pusat, yang meminta peningkatan pembangunan dari daerah,  maka kebersamaan pengurus dan anggota  APPSI untuk bekerja sama sangat dituntut.

”Pada dasarnya, kita tidak boleh lemah dengan pusat. Bagaimana agar daerah ini maju, tentu harus diiringi juga dengan perhatian pusat yang serius, jangan setengah-setengah. Yang satu ini harus dipertimbangkan pemerintah provinsi,” katanya.

Ketua APPSI Sukarwo mengatakan, asosiasi itu dapat menjadi wadah meningkatkan sinergitas antarprovinsi dan pusat dengan provinsi. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi perlu membentuk kekuatan besar, dengan koordinasi dari masing-masing pemerintahan dengan bekerja sama dan bersinergi.

”Jadi, kerja sama antarprovinsi ini maksudnya, pihak-pihak yang ada dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur di semua provinsi dapat saling bertukar ilmu, ketrampilan, dan informasi,” ucap Gubernur Jawa Timur ini.

Pria yang akrab disapai Pakde Karwo ini menegaskan, dengan kerja sama antarprovinsi, kecenderungan  “ego daerah” dapat dihindari. Menurutnya, tiap provinsi punya kelebihan yang tidak dimiliki provinsi lain. Baik dalam produk, komoditas, serta berbagai potensi yang mungkin diperlukan provinsi lain.

Faktor inilah yang menuntut Pemerintah Provinsi tidak menonjolkan egonya dalam percepatan pembangunan. Bagaimana sinergi dengan provinsi lain yang punya keunggulan berbeda harus diperhatikan, karena tidak menutup kemungkinan keunggulan dari daerah lain diperlukan untuk percepatan pembangunan di daerah sendiri.

”Contohnya, Kalteng unggul di perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, sedangkan Provinsi DKI Jakarta belum tentu punya keunggulan seperti Kalteng. Jadi, inilah kenapa penting soal sinergi itu, agar tahu bagaimana daerah lain menggali potensinya untuk dipelajari,” tandasnya. (sho/ign)