PALANGKA RAYA – Pengawasan penggunaan anggaran tidak hanya dilakukan lembaga terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tim pengawas internal, yakni auditor ahli di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), punya kewenangan melakukan deteksi awal apabila terdapat potensi penyalahgunaan anggaran.

”Peran auditor ini dalam hal anggaran cukup bagus. Meski tidak punya kewenangan luas, dari segi lain bisa membantu pemerintah mengantisipasi kesalahan dalam penggunaan anggaran,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri dalam Pembukaan Diklat Pembentukan Auditor Ahli bagi PNS di Pemprov Kalteng, Kamis (22/11).

Apabila semua penggunaan anggaran bisa diawasi sebaik mungkin dari internal OPD, lanjutnya, tidak akan ada masalah berarti saat dilakukan pengawasan lanjutan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau BPKP.

”Pertanggungjawaban penggunaan keuangan pemerintah itu kan sudah pasti diperiksa. Supaya semuanya rapi, tentu semua mulainya dari perangkat daerah agar bagaimana menghindari kesalahan,” ucapnya.

Dia mengatakan, laporan keuangan Pemerintah Provinsi serta kabupaten dan kota tahun lalu meraih predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kecuali Kabupaten Katingan yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Predikat WTP dan WDP ini tentu tidak hanya dari segi pelaporan keuangan yang bersih. Namun, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, penetapan, menjalankan anggaran, hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal tersebut harus betul-betul memenuhi ketentuan aturan penggunaan keuangan.

”Uang pribadi saja harus direncanakan betul-betul penggunaannya, apalagi uang pemerintah. Semuanya harus diperhatikan dan hindari kesalahan penggunaan,” ucapnya.

Dia melanjutkan, pengawasan yang dimulai dari internal OPD sangat dituntut karena tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, melainkan agar semua program kegiatan yang sudah direncanakan tidak terkendala.

”Memang, semua ini tujuannya untuk anggaran yang lebih baik dan selanjutnya berdampak terhadap program. Jadi, soal pengawasan harus diperhatikan terlebih dahulu,” pungkasnya. (sho/ign)