MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Batara) menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester ll tahun 2018, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimanta Tengah, di Palangkaraya, Jumat (14/12). Penandatanganan berita acara serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut, dilakukan oleh Wakil Bupati Batara Sugianto Panala Putra, atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD, Set Enus Y Mebas. 

Kepala BPK RI perwakilan Provisi Kalimantan Tengah, Ade Iwan Rusdana mengatakan, masih ada ditemukan beberapa permasalahan baik yang berkaitan dengan administrasi maupun hal-hal lainnya. 

“Ada tiga hal yang perlu dibenahi yaitu pertama tentang manajemen aset, kedua tentang pengelolaan Dana Desa dan ketiga pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP,” katanya.

 Dikatakannya, dari hasil audit kinerja tersebut yang menjadi penekanan adalah perlu adanya verifikasi data peserta didik yang diinput ke aplikasi Dapodik oleh sekolah dan Dinas Pendidikan, sehingga perhitungan dana Bos Pusat, Bosda dan PIP lebih akurat. Kemudian perlu adanya perhitungan kebutuhan pendanaan pendidikan yang layak di sekolah. 

“Selain itu perlu adanya reward dan punisment kepada sekolah dalam hal pelaporan dana Bos dan pengelolaan Dapodik, karena berdampak pada penilaian kinerja kepala Dinas Pendidikan maupun kinerja Kepala Sekolah,” kata Kepala BPK RI perwakilan Kalteng Ade Iwan Rusdana.

 Sementara Kadis Pendidikan Barito Utara, Drs H Masdulhaq yang juga hadir pada kegiatan tersebut  mengatakan  Dinas Pendidikan Batara adalah satu satunya sebagai sampel audit kinerja di Provinsi Kalteng. Sedangkan untuk seluruh Indonesia ada 57 Kabupaten/Kota di tunjuk menjadi sampel tahun 2018. 

Tujuan audit kinerja ini adalah untuk perbaikan pengelolaan pendanaan pendidikan untuk sekolah dan peserta didik. Bagi kepala sekolah yang memiliki peningkatan kinerja maka akan dikucurkan dana Bos kinerja dari Kemendikbud RI, terhitung mulai tahun 2019 yang akan datang. "Diharapkan dari jumlah 171 kepala sekolah SDN/Swasta dan 41 kepala sekolah SMPN/Swasta  agar berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja di sekolahnya masing-masing,” kata Kadisdik, Masdulhaq. 

Kegiatan tersebut hadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Ade Iwan Ruswana, Wakil Ketua DPRD  Provinisi, Bupati dan Ketua DPRD Murung Raya, Bupati dan Ketua DPRD Barito Selatan, Bupati dan Ketua DPRD Pulang Pisau, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Batara, Kadis Pendidikan dan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.(Kominfo/gus)