PALANGKA RAYA – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng mendukung penuh Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan rencana meminta agar Kalteng diberikan otonomi khusus (otsus). Disetujuinya pergub tersebut dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Selain itu, dengan adanya otsus, Kalteng akan lebih berdaulat. Ketua DAD Kalteng Agustiar mengatakan, Kalteng sangat layak diberikan otonomi khusus atau kebijakan anggaran yang berlebih. Sebab, Kalteng begitu luas, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar pembangunan lebih merata.
”Kami sangat mendukung sekali otsus tersebut. Ini sesuai keinginan DAD Kalteng agar masyarakar Kalteng, khususnya orang Dayak lebih bermartabat di tanahnya sendiri," kata Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran.
Selama menjabat Ketua DAD, Agustiar akan menjaga harkat dan martabat orang Dayak. ”Kami ingin menjaga agar Kalteng ini dapat menjadi tuan rumah yang baik di wilayahnya. Kami ingin kearifan lokal orang Dayak terus dijaga tanpa mengesampingkan bahwa kita NKRI," katanya.
Dengan adanya otsus dan pergub sumbangan pihak ketiga, tentu akan memperkuat Kalteng dalam pembangunan. Jika pembangunan dapat merata hingga seluruh kabupaten, kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
”Selama ini banyak perusahaan yang merugikan daerah dan masyarakat. Harapan kami, dengan adanya sumbangan pihak ketiga, keuntungan perusahaan juga besar kembali untuk pembangunan daerah," tegasnya.
DAD siap menyosialisasikan pergub tantang sumbangan pihak ketiga apabila tidak ada masalah lagi. Itu dilakukan DAD agar tidak terjadi salah paham antara pemerintah dengan pihak lainnya.
”Kami akan mengawal kebijakan gubernur selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga akan membantu menyosialisasikan apa yang menjadi kebijkaan gubernur selama itu untuk kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan," tandasnya.
Seperti diberitakan, kebijakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sumbangan Pihak Ketiga jadi sorotan. Kalangan DPRD Kalteng tak menyetujuinya karena dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, Kemendagri mengakhiri polemik itu dan menyatakan pergub tak bermasalah.
Sugianto menegaskan, dia akan tetap menjalankan kebijakannya demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kalteng. Di sisi lain, dia mengaku sedih dengan sikap aparat penegak hukum yang seolah memburu pihaknya terkait sumbangan pihak ketiga.
”Kalau ini tidak melanggar undang-undang, bismillah kami jalan. Kalau ini salah, kami siap memperbaiki. Jika kebijakan ini tidak dilaksanakan, akan hancur Kalteng,” ujarnya.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arsan Latif menegaskan, ada beberapa alasan pergub tersebut bisa dijalankan. Di antaranya, tidak menyebutkan nilai rupiah yang harus diberikan pihak ketiga dan siapa saja yang harus membayar.
”Pergub ini pada dasarnya mencoba mengoptimalkan pendapatan lain-lain yang sah, yang dibenarkan undang-undang secara tertib. Jadi, penegasannya, pergub ini tidak ada persoalan, terlebih sudah melalui mekanisme di Kemendagri,” katanya. (arj/ign)
