SAMPIT-Bertebarannya kontraktor skala kecil yang biasanya menggarap proyek pembangunan tanpa proses lelang, menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Muhammad Shaleh. Dikatakannya, agar para kontraktor skala besar pemenang lelang proyek multiyears tidak melupakan kontraktor lokal, skala kecil.
Dirinya menginginkan, agar pekerjaan pembangunan bisa melibatkan kontraktor kecil, untuk mengerjakan bagian dari proyek multiyears itu juga.
“Kalau memang bisa di Sub-kan ke kontraktor lokal, maka lebih bagus lagi. Karena kita ketahui proyek di tahun 2019 ini banyak yang multiyears dengan nilai anggaran yang fantastis,” ujarnya di sela meninjau proyek pembangunan gedung RSUD dr Murdjani Sampit, yang nilainya mencapai Rp 150 miliar, Kamis (3/1) kemarin.
Menurut Shaleh, kontraktor lokal sejatinya banyak tersingkirkan karena nilai paket proyek multiyears tidak mampu dicapai dan dikerjakan dengan grade yang juga masih di bawah kualifikasi. Maka itu lanjutnya, mereka mendorong agar perusahaan perseroan terbatas (PT) yang memenangi proyek multiyears di Kotim ini, bisa melibatkan kontraktor kecil lokal.
”Jadi jangan sampai semuanya, seperti buruh, material dan lain sebagainya dibawa dari Jawa semua. Kasihan kontraktor lokal hanya jadi penonton,” cetus Politikus yang juga Ketua Gapensi Kotim ini.
Shaleh juga merngharapkan, agar dengan paket proyek multiyears yang belakangan ini banyak, maka sangat berpotensi membuat kontraktor lokal tidak mendapatkan pekerjaan. Diartikannya, proyek pembangunan yang sebelumnya banyak dikerjakan skala kecil, kini banyak diakumulasi menjadi proyek pekerjaan berat.
“Masalahnya kontraktor lokal kita ini, selain gradenya juga kemampuan finansialnya masih belum mampu mengerjakan proyek besar, apalagi dengan nilai yang ratusan miliar,” tambahnya.
Diinformasikan, sejumlah proyek multiyears Pemkab Kotim yang dikerjakan di tahun 2019 ini antara lain, pembangunan gedung baru RSUD dr Murdjani Sampit, pembangunan sirkuit roadrace pal 6 Sampit, pembenahan total drainase dalam Kota Sampit, pembangunan lokasi permanen Expo Sampit, dan pembangunan mall pelayanan publik.
”Proyek-proyek itu menyebabkan dana daerah kita banyak tersedot. Jadi kalau ada yang bilang proyek itu tidak berpengaruh dengan anggaran jangan percaya. Proyek itu yang banyak menyedot APBD Kotim,” pungkas Shaleh. (ang/gus)