SAMPIT–Karut-marut distribusi elpiji subsidi tak kunjung usai. Masyarakat miskin masih sering kesulitan mendapatkan elpiji ukuran 3 kilogram. Harganya pun jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Menyikapi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan  DPRD akan membentuk satgas pengawasan distribusi elpiji subsidi.

"Kami sudah berkunjung ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng. Dari hasil pertemuan itu, tindak lanjutnya pembentukan satgas,  karena persoalan elpiji ini hampir sama seperti kasus BBM subsidi beberapa tahun silam yang sempat langka," kata Ketua Komisi II DPRD Kotim Rudianur, Minggu (27/1).

Menurutnya, satgas akan melibatkan beberapa instansi pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, maupun kejaksaan. Mereka   tidak hanya mengawasi distribusi, namun juga menelusuri penyebab sulitnya masyarakat mendapat elpiji subsidi dan melambungnya harga elpiji.  

"Selama ini kita hanya menduga-duga. Kalau sudah ada satgas, ada permainan,  tindak tegas," kata politikus Golkar itu.  

Pihak-pihak yang selama ini bermain dalam lingkaran gas subsidi, Rudianur meminta untuk segera mengakhiri.

”Tim ini nanti yang akan mengungkap siapa pemain di balik kelangkaan ini. Apakah di agen, pangkalan atau ada pihak lain,” tegasnya. 

Pembentukan satgas sangat mendesak, karena beberapa hari terakhir masyarakat di seluruh kecamatan berteriak akibat kelangkaan elpiji 3 kg. Apalagi harganya melambung hingga Rp 50 ribu per tabung.

Perlu diketahui data agen penyalur elpiji subsidi di Kotim ini  diantaranya PT Altana Putra Mentaya  yang menaungi 94 pangkalan, PT Haji Asmuni Nasrie  membawahi  68 pangkalan, PT Harapan Mentaya membawahi 52 pangkalan, PT Lampang Abdi Dirgajaya dengan 56 pangkalan, PT Mathilda Jamrud Narang membawahi  34 pangkalan, PT Musdita Cahaya Biru membawahi  39 pangkalan. Pangkalan itu tersebar di Kotim hingga ke pelosok. (ang/yit)