PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menyebutkan, pengembangan smart city atau kota cerdas di provinsi ini terus dipacu oleh pemerintah. Bukan tanpa alasan, karena dengan konsep kota cerdas tersebut, pemerintah bisa dengan mudah memantau segala aktivitas pembangunan dan pelayanan di sejumlah tempat.
Sekarang ini pemerintah telah memasang kamera pengawas atau lebih dikenal dengan Closed-circuit television (CCTV) di sejumlah titik. Khususnya di tempat keramaian, pelayanan publik, dan lokasi strategis lainnya. CCTV tersebut terkonekesi langsung ke gedung command center Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik).
”CCTV ini terpasang di kabupaten dan kota, khususnya di titik strategis wilayah setempat. Dari gedung command center di provinsi, semunya bisa dipantau. Tentu ini akan membantu pemerintah dalam segala hal,” paparnya kemarin.
Selain itu lanjut Fahrizal, segala aktivitas pemerintah sekarang hampir semuanya berbasis digital. Mulai dari pengarsipan, perencanaan kegiatan, hingga laporan realisasi anggaran. Dengan sistem yang diterapkan sekarang, masyarakat bisa memantau capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam setiap tahun anggaran.
”Sekarang masyarakat bisa memantau proses penggunaan anggaran, realisasinya hingga progres pekerjaan pemerintah. Inilah salah satu bentuk awal pengembangan smart city di Kalteng dengan menciptakan kemudahan bagi masyarakat,” ucapnya.
Mantan pejabat eselon II Pemkab Kobar ini juga mengatakan, semua data tersebut terekam di server command center sebagai pusat informasi Pemprov Kalteng. Data pelaksanaan pembangunan, aktivitas sejumlah perkantoran, lalu lintas, aktivitas di tempat srategis, bahkan sejumlah pekerjaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalteng dapat terpantau secara langsung ditempat itu.
Fahrizal menambahkan, pemerintah secara perlahan akan meningkatkan fasilitas yang ada di gedung command center tersebut, sebagai bentuk upaya mengembangkan smart city di Kalteng. Dengan dukungan fasilitas yang jauh lebih baik, tentu akan lebih memudahkan pengawasan, pemantauan, monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan, aktivitas perkantoran, termasuk keamanannya.
”Disisi lain, ini juga sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pemerintahan, serta mencegah atau meminimalisir terjadinya pungutan liar (pungli) di sejumlah kantor pelayanan di daerah ini,” pungkasnya. (sho/gus)
