Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran berkomitmen membantu pembangunan rumah ibadah. Hal itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya dalam mendukung pembangunan keagamaan di seluruh wilayah Kalteng.

Sugianto mengatakan, pembangunan masjid, Taman Pendidikan Alquran (TPA), gereja, wihara, termasuk juga balai basarah, merupakan salah satu bagian dari visi dan misi pemerintah. Pemerintah tidak akan membedakan setiap agama. Hal itu dikarenakan seluruh agama memiliki hak yang sama dan diberikan perhatian penuh oleh pemerintah.

”Tugas pemerintah itu bagaimana memperhatikan masyarakat, salah satunya dengan mendukung pembangunan rumah ibadah. Ada masjid, gereja, wihara, dan ada juga rumah ibadah umat Kaharingan. Itu kami perhatikan semua,” tegasnya usai meresmikan Masjid Ar-Rasyid, Jumat (14/6).

Pembangunan tempat ibadah, lanjutnya, merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam memberikan kedamaian rohani bagi seluruh masyarakat Kalteng. Selain itu, dalam visi misinya pemerintah tidak hanya menekankan pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, tapi juga dari sisi sosial masyarakat dalam hal ini keagamaan.

”Ini bagian kewajiban pemerintah. Tidak hanya provinsi, tapi juga kabupaten dan kota. Karena yang berkaitan dengan keagamaan ini tidak kalah penting dengan bidang lain,” ucapnya.

Terkait upaya ini, dia mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing dengan mengopimalkan sumber pendapatan potensial. Karena dengan naiknya PAD, pemerintah akan memiliki gambaran untuk melayani masyarakat Kalteng.

”Kalau hanya menjalankan APBD dan APBN, itu kan hal-hal yang kecil karena hanya soal komunikasi dengan pusat. Tapi bagaimana dari bupati dan wali kota ini mampu menggali sumber pendapatan,” ucapnya.

Sugianto menuturkan, upaya pemerintah menggali sumber pendapatan selama ini sudah cukup berhasil, salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan dari  royalti sektor pertambangan. Kenaikan royalti selama tiga tahun terakhir tidak hanya menguntungkan provinsi, namun juga menguntungkan kabupaten selaku daerah penghasil dari royalti tersebut.

Dia mencontohkan, kabupaten di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang paling banyak menghasilkan produk pertambangan sangat diuntungkan dengan meningkatkanya royalti tersebut. Selama tiga tahun terkahir, rata-rata pendapatan daerah kabupaten di wilayah Barito meningkat kurang lebih Rp 250 miliar.

”Maka dari itu, pemerintah kabupaten dan kota harus punya komitmen menyelamatkan sumber-sumber pendapatan. Karena realisasinya tidak hanya ke provinsi, tapi ke kabupaten sendiri,” ucapnya.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini memastikan, dengan naiknya PAD maka pemerintah tidak akan kesulitan mencari sumber pembiayaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan di berbagai bidang.

Oleh sebab itu, untuk realisasi hal tersebut pemerintah kabupaten dan kota harus punya komitmen untuk menyelamatkan sumber daya alam (SDA), dan menggali sumber pendapatan lainnya untuk meningkatkan PAD.

”Kalau bicara pembangunan di berbagai  bidang, tentu semua tidak lepas dari pembiayaan. Kalau PAD naik, tentu pembangunan di berbagai bidang bisa kita lakukan, termasuk dukungan pembangunan rumah ibadah,” pungkasnya. (adv/sho)