PANGKALAN BUN – Pemerintah pusat meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ditanggapi serius oleh daerah. Pemkab Kotawaringin Barat menyikapinya dengan membentuk tim terpadu hingga tingkat desa.
Bupati Kobar Bambang Purwanto mengatakan, karhutla menjadi sorotan Presiden Jokowi saat rapat di Istana Negara belum lama ini. Sanksi berat sudah menanti jika pemerintah daeah gagal menanggulangi kebakaran yang mengakibatkan kabut asap berkepanjangan.
"Instruksi dari pusat untuk menanggulangi karhutla di Kobar tengah disiapkan. Bahkan kami tengah merapatkan barisan untuk mengantisipasi karhutla saat musim kemarau," kata Bambang Purwanto.
Pemerintah Kobar juga menyiapkan tim terpadu di tingkat kabupaten hingga tingkat desa dengan melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat. "Yang tengah kami evaluasi yakni sarana dan prasarana yang minim. Hal ini yang harus kami tambah agar penanggulangan karhutla bisa maksimal," ujarnya.
Menurut Bambang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar sedang menghitung seberapa besar anggaran untuk menanggulangi bencana karhutla. Salah satu rencana pemkab adalah memperbanyak sumur bor sehingga bisa digunakan untuk pemadaman api. Bahkan di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) perlu pipanisasi.
"Pipa ini untuk menyalurkan air dari rawa ke daerah yang kering. Paling tidak, untuk membasahi lahan," terangnya.
Terkait pembuatan kanalisasi, Bambang menilai hal itu tidak cocok diterapkan di Kobar. ”Bahkan kekhawatiran kami kalau dibuat kanal justru aksi pengkaplingan semakin tinggi dan untuk melarutkan kayu ilegal dari dalam hutan," sebut Bambang. (rin/yit)
