KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat koordinasi (rakor) rencana aksi penanggulangan kemiskinan. Ini dilakukan untuk merumuskan target pencapaian berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan.
”Permasalahan kemiskinan merupakan hal yang paling krusial. Persentasenya memang fluktuatif. Data tahun 2018 lalu, jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 5.964 jiwa atau 5,10 persen,” ucap Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing di Aula BP3D Gumas, Selasa (20/8) siang.
Pada 2014, penduduk miskin di Gumas berjumlah 7.200 jiwa atau 6,70 persen, tahun 2015 turun menjadi 6.750 jiwa atau 6,17 persen, tahun 2016 turun 6.550 jiwa atau 5,85 persen, dan tahun 2017 kembali naik menjadi 6.670 jiwa.
”Dari data ini, penduduk miskin kita memang lebih rendah dari target nasional, akan tetapi lebih tinggi dari target provinsi. Ini tentunya menjadi pekerjaan besar bagi kita semua tidak hanya dari sektor pemerintah, namun juga dari sektor swasta untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut,” tegasnya.
Dia menuturkan, rakor ini merupakan sarana untuk konsultasi, sinkronikasi, dan koordinasi sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat dihasilkan kesepakatan bersama untuk melakukan langkah yang sistematis, terencana, dan bersinergi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
”Dari rakor tersebut, kita harapkan akan tercapai kesinambungan antar satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), sehingga dapat terwujud sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.
Dia mengatakan, langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam program peningkatan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengembangan perumahan, sanitasi dan air minum, peningkatan kesempatan kerja, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan usaha kecil dan mikro bagi masyarakat atau keluarga miskin.
”Tentunya langkah yang diambil ini tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu saja, akan tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholder terkait, untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program yang dijalankan,” terangnya.
Sementara itu, Asisten II Yohanes Tuah menambahkan, rakor ini bertujuan meningkatkan koordinasi antara SOPD dalam penerapan strategi perencanaan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. Dalam hal ini, akan diperoleh masukan terkait program penanggulangan kemiskinan berbasis data, dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2019-2024.
”Dalam rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gumas, Asisten II, Kabag Ops AKP Aries Nugroho, Kepala BPS, pejabat aselon II, III, IV, dari dinas teknis yang erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan daerah,” pungkasnya. (arm/yit)
