PALANGKA RAYA- Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah mencanangkan 2 (dua) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 3 Sampit danSSK Al-Kautsar MAN Kotawaringin Timur. Peresmian ini dilakukan Plt Kepala Perwakilan, Satiyawati Kusuma Wijaya yang diwakili Kabid ADPIN, Dison.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kotim, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kotim, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MMKS) Mentaya Hagatang, Kepala Sekolah se-kota Sampit, guru dan pelajar setempat.
Dipaparkan Dison, SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Terutama ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan.
“Semua ini demi mencapai penerapan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan,” ucapnya, Senin (14/10).
Di samping itu, juga ditanamkan penerapan pendidikan kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. SSK ini didukung dengan perpustakaan kependudukan atau disebut dengan Pojok Kependudukan.
Pihaknya mengharapkan, melalui SSK ini siswa dapat memanfaatkan dengan optimal pojok kependudukan, sebagai referensi dalam mengintegrasikan materi pelajaran dengan materi kependudukan.
"Melalui SSK ini diharapkan dapat meningkatkan lagi prestasi dalam lomba terkait program KKBPK. Terlebih kesiapan dalam menghadapi bonus demografi, dimana generasi muda menjadi generasi yang handal dan berkualitas sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Dison.
Sering dengan itu lanjutnya, di era ini harus disiapkan generasi yang berkualitas dari aspek pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan modal utama dalam membekali generasi muda untuk siap bersaing pada era globalisasi. Salah satu aspek pendidikan adalah pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi.
Sejatinya tambah Dison, tatar belakang pembentukan SSK ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menyikapi akan datangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. Pada era itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen, dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun).
Namun, semua ini juga meperhatikan permasalahan remaja dan generasi muda yang semakin kompleks. Seperti pergaulan bebas, pernikahan pada usia dini, narkotika dan lain sebagainya.
Dengan tantangan yang berat dan kondisi kualitas penduduk yang masih rendah dengan berbagai permasalahannya tersebut, maka BKKBN khususnya Bidang Pengendalian Kependudukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, untuk pembinaan generasi muda khususnya siswa SMP dan SMA melalui suatu program yang disebut Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). (sos/gus)
