SAMPIT - Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah indeks pembangunan manusia atau (IPM). Semakin tinggi nilai IPM menunjukkan taraf hidup masyarakat semakin baik.

Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menuturkan, IPM Kotim setiap tahunnya mengalami tren kenaikan. Indeks pembangunan manusia tahun 2016 sebesar 69,42, tahun 2017 sebesar 70,17, dan tahun 2018 sebesar 70,56.

”Saat ini peringkat IPM Kotim berada berada di posisi keempat dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah,” terang Supian.

Menurutnya, IPM menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Untuk menentukan sasaran pembangunan ekonomi 2020, pemkab harus menyinkronkan dengan sasaran pembangunan ekonomi nasional.  Untuk itu, rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 telah menetapkan asumsi ekonomi makro. Pertama,  pertumbuhan ekonomi ditargetkan sekitar 5,3 persen  - 5,6 persen. Kedua, inflasi ditargetkan di kisaran 2 persen -  4 persen. Ketiga, jumlah penduduk miskin berkisar antara 8,5 persen – 9 persen. Keempat, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,8 persen - 5,1 persen.  Terakhir, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 72,50.

Jika dicermati asumsi ekonomi makro yang ditargetkan oleh pemerintah di atas dan mengacu pada capaian indikator ekonomi daerah tahun sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Kotim menetapkan sasaran pembangunan ekonomi daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020. Sasaran tersebut di antaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di atas 7 persen, inflasi berada di kisaran 5 – 7 persen, pendapatan regional per kapita sebesar Rp. 50 juta, angka kemiskinan ditargetkan sebesar 5,32 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 2 persen - 4 persen dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan di atas 70.

“Berdasarkan penjelasan prioritas pembangunan dan asumsi ekonomi makro tersebut sebagaimana disampaikan tentunya akan berimplikasi dengan ketersediaan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah,”terangnya.

Sebab APBD merupakan belanja pembangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah sehingga menjadi salah satu variabel penting yang mempengaruhi terhadap target capaian kinerja ekonomi daerah. (yn/yit)