MANAGED BY:
KAMIS
23 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Selasa, 19 November 2019 17:16
BPJS Optimalkan Pengelolaan Informasi Publik
DISKUSI : Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalteng Setni Betlina (kanan) saat paparan mengenai pengelolaan informasi publik didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan (kiri), Rabu, (13/11).( BPJS for Radar Palangka)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan informasi publik, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya, bersama dengan Komisi Informasi Publik Provinsi mengadakan  Focus Group Discussion (FGD) Rabu, (13/11).

Komisi Informasi Provinsi Kalteng Setni Betlina memaparkan, pembahasan terkait kewajiban suatu badan hukum publik dalam mengelola informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”Bahwa dalam pengelolaan informasi publik ada mekanismenya tersendiri. Mulai dari menerima permintaan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat, mau pun suatu lembaga sampai dengan penyelesaian sengketa perselisihan terkait keterbukaan informasi publik. Sebuah instansi baik itu pemerintah maupun badan hukum publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” jelasnya.

Setni juga memaparkan, peran PPID ini sangat dibutuhkan dalam pembuatan Daftar Informasi Publik, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi, kemudian juga harus mengembangkan sistem informasi serta menyediakan meja pelayanan informasi. Kemudian apabila terdapat permintaan informasi publik dari pemohon, bisa dari masyarakat umum, bisa dari kelompok masyarakat, bisa juga dari lembaga ataupun organisasi.

“Suatu instansi yang menjadi termohon harus menindaklanjuti permohonan tersebut dalam waktu 10 hari kerja dan bisa diperpanjang 5 hari kerja. Apabila setelah batas waktu tersebut termohon tidak memberikan jawaban, maka pemohon bisa mengajukan keberatan dengan cara melakukan permintaan informasi publik ke-2 yang harus ditanggapi oleh pihak termohon dalam jangka waktu 30 hari,” jelas Setni.

Ia pun mengatakan, apabila pemohon dalam jangka waktu permintaan data tersebut tidak mendapatkan jawaban, maka pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.

“Kalau sudah melewati batas waktu dan pemohon tidak menerima jawaban, maka pemohon bisa melaporkan sengketa informasi publik kepada kami di Komisi Informasi,” kata Setni.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan mengungkapkan,  dalam pengelolaan informasi publik, BPJS Kesehatan akan tetap mengacu pada regulasi yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”Kami di BPJS Kesehatan selalu mengikuti regulasi yang ada terkait pengelolaan informasi publik. Di BPJS Kesehatan juga sudah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang sudah menetapkan klasifikasi informasi. Baik yang merupakan informasi publik maupun yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan,”pungkasnya. (agf/gus)


BACA JUGA

Kamis, 23 Januari 2020 17:08

Pemprov Kalteng Persiapkan Kunjungan Raja dan Ratu Belanda

PALANGKA RAYA – Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima Zorreguieta Cerruti…

Kamis, 23 Januari 2020 17:05

Bandar Narkoba Bawa Sajam dan Pistol

TAMIANG LAYANG –  Seorang bandar narkotika jenis sabu yang biasa…

Kamis, 23 Januari 2020 17:02

Perempuan Kalteng Perlu Perhatian Khusus

PALANGKA RAYA –Masih adanya ketimpangan terhadap peran perempuan di Provinsi…

Kamis, 23 Januari 2020 12:00

Wali Kota Palangka Raya Ingin Masyarakat Gunakan Hak Pilih Saat Pilkada

PALANGKA RAYA— Bentuk partisipasi guna menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah…

Kamis, 23 Januari 2020 11:57

Ratusan Pejabat Eselon III dan IV Gunung Mas Dilantik

KUALA KURUN - Bupati Gunung Mas Jaya S Monong kembali…

Rabu, 22 Januari 2020 15:52

Kinerja SOPD Pemkot Palangka Raya Harus Ditingkatkan

PALANGKA RAYA –  Kinerja jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)…

Rabu, 22 Januari 2020 15:17

Kalteng Dukung RUU Omnibus Law

PALANGKA RAYA - Berbagai ajakan penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus…

Rabu, 22 Januari 2020 15:03

Ditinggal Penghuni, Tiga Rumah Terbakar

PURUK CAHU - Warga Desa Muara Laung II, Kecamatan Laung…

Selasa, 21 Januari 2020 15:00

BNN Tes Urine di Perusahaan Swasta, Lima Karyawan Positif Narkoba

PALANGKA RAYA- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah gencar melakukan…

Selasa, 21 Januari 2020 14:49

BPJS Jalin Kerja Sama dengan Kejati Kalteng

PALANGKA RAYA – BPJS Kesehatan kembali melakukan kerja sama dengan Kejaksaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers