MANAGED BY:
MINGGU
27 SEPTEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PANGKALANBUN

Selasa, 10 Desember 2019 15:38
Massa Tuntut Pembebasan Peladang Tradisional

Geruduk PN Pangkalan Bun

UNJUK RASA : Puluhan massa lakukan unjuk rasa (demonstrasi) di Depan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, mereka menuntut agar dua peladang tradisional dibebaskan, Senin (9/12).(RINDUWAN/RADAR PANGKALAN BUN )

PROKAL.CO,

PANGKALAN BUN - Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kotawaringin Barat lakukan unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Senin (9/12). Mereka menuntut pembebasan dua orang peladang tradisional yakni Gusti Maulidin (63) dan Sarwani (50) yang menjadi terdakwa kasus pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Pantauan Radar Pangkalan Bun, sekitar pukul 09.00 WIB massa mulai berdatangan dan memenuhi jalan di depan Kantor PN Pangkalan Bun. Mereka melengkapi diri dengan spanduk dan kertas lebar berisi tuntutan mereka. Massa tidak bisa masuk ke halaman kantor pengadilan karena blokades aparat Kepolisian. Sehingga massa hanya bisa berorasi di Jalan Sutan Syahrir.  

Dalam orasinya Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mardani menegaskan bahwa peladang bukan penjahat. Menurutnya Gusti Maulidin (63) dan Sarwani (50) yang merupakan warga Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama ini kondisinya sudah renta dan karena faktor kesehatan pihaknya meminta agar dilakukan penangguhan penahanan, tapi hal itu tidak dikabulkan pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

Selain itu Mardani juga menyampaikan enam tuntutan. Pertama menegaskan kepada setiap orang bahwa praktek berladang adalah upaya mempertahankan hidup, tradisi, dan budaya turun temurun masyarakat adat. 

Kedua, menegaskan bahwa praktek perladangan tradisional oleh masyarakat adat merupakan bentuk kedaulatan mereka terhadap pangan, konsumsi, ekonomi, sosial, budaya serta kedaulatan atas tanah, dan ruang hidup.  

Ketiga, Hakim harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal yang ada di masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PPLH Pasal 69 Ayat 2 dan Hakim harus melihat bahwa kearifan lokal tidak butuh penetapan masyarakat adat. Menolak pandangan Hakim PN Pangkalan Bun yang menyebut bahwa kearifan lokal harus didahului adanya penetapan masyarakat adat oleh pemerintah. 

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 01 Februari 2020 16:02

Heboh Saling Klaim Survei, Ini Komentar Ketua PDI Perjuangan Kotim

SAMPIT – Hasil survei bakal calon kepala daerah dinilai bukan…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:27

Desa Runtu Diteror Buaya, Satu Warga Terluka

PANGKALAN BUN – Kemunculan buaya di Kabupaten Kobar mulai merambah…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:23

TGC Simulasikan Penanganan Suspect Virus Corona

PANGKALAN BUN - Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri dari…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:20

Masuk Kandang Ayam, Ular Piton Gegerkan Warga

PANGKALAN BUN - Regu III PHL Animal Rescue Pemadam Kebakaran…

Jumat, 31 Januari 2020 17:02

ASN Dilarang Keluyuran Saat Jam Kerja

NANGA BULIK – Satpol PP Lamandau awasi ketat para Aparatur…

Jumat, 31 Januari 2020 16:38

Nekat..!!! Sekdes Ini Jinakkan King Kobra yang Masuki Kawasan Kantornya

PANGKALAN BUN - Sekretaris Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten…

Jumat, 31 Januari 2020 11:39

Angkutan Perintis Resmi Beroperasi, Pangkalan Bun – Arutara Semakin Terbuka

PANGKALAN BUN -  Masyarakat Kecamatan Arut Utara (Arutara) Kabupaten Kotawaringin…

Kamis, 30 Januari 2020 21:26

Ditinggal Kerja, Satu Rumah Di Desa Bayat Jadi Arang

NANGA BULIK- Satu rumah milik warga Desa Bayat, Kecamatan Belantikan…

Kamis, 30 Januari 2020 21:11

Data Pemilih Pilgub Kalteng Wajib Jadi Perhatian

PANGKALAN BUN -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat…

Kamis, 30 Januari 2020 14:47

Pundak Ditepuk, Uang Pedagang Telur Melayang

PANGKALAN BUN - Nasib sial dialami oleh Ibu Rian (40),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers