MANAGED BY:
MINGGU
26 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PANGKALANBUN

Selasa, 10 Desember 2019 15:38
Massa Tuntut Pembebasan Peladang Tradisional

Geruduk PN Pangkalan Bun

UNJUK RASA : Puluhan massa lakukan unjuk rasa (demonstrasi) di Depan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, mereka menuntut agar dua peladang tradisional dibebaskan, Senin (9/12).(RINDUWAN/RADAR PANGKALAN BUN )

PROKAL.CO, PANGKALAN BUN - Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kotawaringin Barat lakukan unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Senin (9/12). Mereka menuntut pembebasan dua orang peladang tradisional yakni Gusti Maulidin (63) dan Sarwani (50) yang menjadi terdakwa kasus pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Pantauan Radar Pangkalan Bun, sekitar pukul 09.00 WIB massa mulai berdatangan dan memenuhi jalan di depan Kantor PN Pangkalan Bun. Mereka melengkapi diri dengan spanduk dan kertas lebar berisi tuntutan mereka. Massa tidak bisa masuk ke halaman kantor pengadilan karena blokades aparat Kepolisian. Sehingga massa hanya bisa berorasi di Jalan Sutan Syahrir.  

Dalam orasinya Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mardani menegaskan bahwa peladang bukan penjahat. Menurutnya Gusti Maulidin (63) dan Sarwani (50) yang merupakan warga Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama ini kondisinya sudah renta dan karena faktor kesehatan pihaknya meminta agar dilakukan penangguhan penahanan, tapi hal itu tidak dikabulkan pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

Selain itu Mardani juga menyampaikan enam tuntutan. Pertama menegaskan kepada setiap orang bahwa praktek berladang adalah upaya mempertahankan hidup, tradisi, dan budaya turun temurun masyarakat adat. 

Kedua, menegaskan bahwa praktek perladangan tradisional oleh masyarakat adat merupakan bentuk kedaulatan mereka terhadap pangan, konsumsi, ekonomi, sosial, budaya serta kedaulatan atas tanah, dan ruang hidup.  

Ketiga, Hakim harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal yang ada di masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PPLH Pasal 69 Ayat 2 dan Hakim harus melihat bahwa kearifan lokal tidak butuh penetapan masyarakat adat. Menolak pandangan Hakim PN Pangkalan Bun yang menyebut bahwa kearifan lokal harus didahului adanya penetapan masyarakat adat oleh pemerintah. 

Menegaskan bahwa pembukaan lahan oleh Gusti Maulidin dan kawan-kawan telah memenuhi kriteria kearifan lokal (maksimal 2 hektare, sekat bakar, varietas lokal, dan lain-lain ) sebagaimana pengertian dalam Undang-Undang PPLH Pasal 69 Ayat 2  .

Dan terakhir menuntut penghentian kriminalisasi terhadap seluruh peladang tradisional dalam kasus karhutla serta menuntut PN Pangkalan Bun membebaskan Gusti Maulidin dan Sarwani dari segala tuntutan hukum.  

“Kami sangat berharap para Hakim bisa mendengarkan tuntutan yang kami sampaikan. Bebaskan dua kakek kami dari segala tuntutan dan ke depannya tidak ada lagi bentuk kriminalisasi terhadap seluruh peladang tradisional. Karena itu cara mereka bertahan hidup,” tegasnya.  

Guna menanggapi hal itu PN Pangkalan Bun akhirnya bersedia menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk mendengarkan penjelasan dari pihak pengadilan.  

Sementara itu Humas PN Pangkalan Bun Iman Santoso mengatakan bahwa pihaknya mempersilakan aksi unjuk rasa itu asalkan tertib dan tidak anarkis. Namun yang perlu diketahui masyarakat bahwa dua kakek warga Desa Rungun ini masih dalam proses persidangan.  

Kasus tersebut, lanjutnya merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat. Sehingga pengadilan hanya melakukan proses persidangannya.  

“Selanjutnya mengenai aspirasi masyarakat kita tampung semua. Kita juga sudah melakukan audiensi dengan masyarakat, kita dengarkan semua,” kata Iman Santoso.  

Selanjutnya ia juga mengungkapkan bahwa proses persidangan terhadap dua kakek ini baru sampai tahap tuntutan. Masih ada proses yang perlu dilalui. Namun secara jelas pihaknya akan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dalam memutuskan perkara kasus karhutla tersebut. (rin/sla) 

 


BACA JUGA

Sabtu, 25 Januari 2020 14:29

Senjakala Pengrajin Atap Nipah Kumai

Di tengah gempuran modernisasi zaman, usaha atap dari daun nipah…

Sabtu, 25 Januari 2020 10:44

Video Call Porno Oknum Kades Heboh di Medsos

PANGKALAN BUN - Dunia maya kembali dihebohkan dengan beredarnya video…

Jumat, 24 Januari 2020 14:56

Komitmen Tolak Suap, Bea Cukai Canangkan Zona Integritas

PANGKALAN BUN - Bea Cukai Pangkalan Bun canangkan zona integritas…

Kamis, 23 Januari 2020 16:56

Ratusan CCTV Pantau Pangkalan Bun

PANGKALAN BUN – Ratusan Closed Circuit Television (CCTV) akan dipasang di…

Kamis, 23 Januari 2020 16:46

Lamandau Dilanda Mabuk Durian

NANGA BULIK - Kekayaan alam Kabupaten Lamandau sangat melimpah. Terbukti,…

Kamis, 23 Januari 2020 12:02

Dewan Apresiasi Penataan PKL di Pangkalan Bun

PANGKALAN BUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kobar mengapresiasi…

Rabu, 22 Januari 2020 21:02

Sejumlah Puskesmas di Kobar Kekurangan Ambulans

PANGKALAN BUN - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Rabu, 22 Januari 2020 14:50

Lima Punk Dilimpahkan ke Dinsos, Punk Lain Serbu Pangkalan Banteng

PANGKALAN BUN - Lima anak punk yang terjaring Satpol PP…

Rabu, 22 Januari 2020 14:47

Damkar Kobar Lakukan Operasi Tangkap Tawon

PANGKALAN BUN - Sepanjang Januari tahun 2020, anggota tim rescue…

Selasa, 21 Januari 2020 14:37

Tiga Ekor Piton Nekat "Sowan" ke Bupati Kobar

PANGKALAN BUN - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers