SAMPIT – Warga Desa Patai, Kecamatan Cempaga, dinilai sering diberi harapan palsu terkait bantuan bibit sapi di wilayah itu. Anggaran program yang harusnya dilaksanakan tahun ini, tiba-tiba saja menghilang alias dibatalkan dalam APBD Kotim 2020. Hal itu memicu kegeraman legislator terhadap Dinas Peternakan Kotim.
”Saya atas nama Fraksi Gerindra menyesalkan apa yang dilakukan Dinas Peternakan Kotim. Mereka secara sepihak membatalkan bantuan bibit sapi kepada warga di Cempaga. Padahal, (anggaran bantuan) itu sudah dituangkan dalam Perda APBD Kotim 2020,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotim Ary Dewar di sela Musrenbang Kecamatan Cempaga.
Ary Dewar menuturkan, dalam daftar kegiatan tahun 2020, tidak ada satu pun program masuk Desa Patai dan Lubuk Ranggan. Hal itu memancing reaksi dari Kepala Desa Patai yang hadir saat itu.
Menurutnya, bantuan bibit sapi kepada warga telah diprogramkan sejak 2018 lalu. Namun, selalu ditunda dengan alasan teknis. Dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2020, Dinas Peternakan menyatakan hal itu pasti direalisasikan tahun ini.
Kekecewan masyarakat, lanjut Ary Dewar, bertambah karena Dinas Peternakan meminta warga menyediakan lahan untuk ternak hingga menanam rumput untuk persiapan pakan sapi. Hal tersebut sudah dilakukan sejak beberapa tahun ini. Namun, tak kunjung direalisasikan dengan alasan yang tidak jelas. Warga hanya diberi harapan palsu.
”Kasihan masyarakat hanya diberi janji manis. Disuruh menyiapkan lahan, menyiapkan areal, hingga menanam rumput untuk makanan, ujung-ujungnya ternyata dibatalkan lagi secara sepihak. Padahal itu tertuang dalam dokumen Perda APBD Kotim yang sudah disepakati tahun 2019 lalu,” ungkap Ary Dewar.
Ary Dewar mencurigai di balik pembatalan itu ada indikasi Perda APBD Kotim diubah secara sepihak. ”Kalau terjadi demikian, maka itu merupakan perbuatan melawan hukum, khususnya di Dinas Peternakan,” tegasnya.
Sementara itu, staf Dinas Peternakan Kotim yang hadir saat itu mengaku tidak mengetahui alasan hilangnya program bantuan tersebut. ”Saya tidak paham kenapa bisa terjadi. Mungkin karena kebijakan pimpinan,” kata staf tersebut.
Tidak adanya program yang masuk di Desa Patai, membuat Kepala Desa Patai Supardi kecewa berat. Kertas program yang dipaparkan pemerintah dan dibagikan ke peserta tak luput dari amarahnya. Dia langsung merobek kertas tersebut untuk meluapkan kemurkaannya. (ang/ign)
