SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai terlalu menyepelekan masalah penanganan pascapemukulan oknum anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).Hal itu terlihat dari ditundanya agenda pertemuan yang dimotori Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim.
Penundaan itu membuat sejumlah tokoh kecewa.Salah satunya Yuandrias, tokoh adat Kalteng yang datang dari Palangka Raya khusus menghadiri rapat tersebut.Dia merupakan utusan tokoh Dayak Provinsi Kalteng.Karena rapat ditunda, Yuandriasharus kembali ke PalangkaRaya Sabtu (21/4) lalu, tanpa membawa hasil penyelesaian.
Yuandrias mengacu kecewa dengan PemkabKotim.Pasalnya, diadatang jauh-jauh ke Kotim hanya untuk menyelesaikan persoalan konflik dengan oknum PSHT tersebut.Sejumlah petinggi Kotim dinilai menyepelekan persoalan tersebut.
”Persoalan seperti itu jangan disepelekan! Jangan dianggap enteng! Mestinya kita harus bergerak menyelesaikannya, bukan justru menunda-nunda rapat terbatas antara pemerintah daerah, FKPD, dan tokoh adat,” tegas Yuandrias.
Purnawirawan perwira tinggi TNI AD ini menilai PemkabKotim lamban dalam penyelesaian konflik tersebut.”Kami minta kepada pemerintah untuk sesegera mungkin, karena ini berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan masyarakat.Tidak bisa diulur-ulur.Menurut saya ini sudah iktikad kurang baik dari pemerintah sebagai pengundang kami,” ujarnya.
Meski batal, Yuandrias memaklumi kemungkinan ada agenda lain dari jajaran PemkabKotim dan pihak terkait yang lebih mendesak. Yang jelas, kata dia, pekan ini penyelesaian persoalan itu sudah dibicarakan antara stakeholder dan FKPD di Kotim.
Menurut Yuandrias, persoalan dengan PSHT tidak bisa dianggap sederhana. Pasalnya, sudah terlanjur meluas.Penyelesaiannya harus dilakukan sesegera mungkin.”Kalau pemerintah tidak mendengarkan kami, ya ini berbahaya.Yang jelas, kami kecewa respons pemerintah masih rendah,” katanya.
Sebagai bagian dari masyarakat Dayak, Yuandrias menawarkan sejumlah konsep.Konsep itu nanti akan disampaikan dalam rapat.”Tapi itu kehendak kami nanti.Pemerintah daerah punya konsep juga,” ujarnya.
”Pada prinsipnya kita harus cegah konflik.Ini untuk masyarakat Kotim.Kita sudah punya pengalaman buruk dimasa lalu,” tandasnya.(ang/ign)
