MANAGED BY:
SABTU
23 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Kamis, 21 Mei 2020 12:08
Penundaan Pilkada Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran
ILUSTRASI

PROKAL.CO,

SAMPIT –Penundaan Pilkada 2020 yang ditetapkan Desember 2020 ini masih meragukan. Pasalnya, meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 telah diterbitkan Presiden Jokowi, pelaksanaan pilkada tetap menunggu situasi dan kondisi pandemi Covid-19 mereda.

”Kondisi pandemi Covid-19 ini telah membuat pelaksanaan pilkada ditunda. Dari jadwal awal dilaksanakan 23 September dan diundur Desember 2020. Tetapi, jika sampai 29 Mei ternyata pandemi Covid-19 diperpanjang, maka keputusan KPU tentunya akan berbeda lagi, karena saat ini yang paling penting adalah keselamatan manusia,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo.

Dengan ditundanya pelaksanaan Pilkada, pihaknya menemukan adanya potensi pelanggaran yang terjadi. ”Ada dua titik rawan potensi pelanggaran di masa penundaan, yakni netralitas ASN dan penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Hal ini tentunya akan memengaruhi jalannya pilkada,” ujarnya, baru-baru ini.

Dari dua titik rawan pelanggaran tersebut, pihaknya mencatat telah menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN di seluruh Indonesia sebanyak 370 kasus. Lalu, ASN yang diberhentikan sebanyak 40 kasus, sedang dalam proses sebanyak 4 kasus, dan yang telah direkomendasi sebanyak 326 kasus.

”Tren pelanggaran netralitas ASN paling tinggi dikarenakan adanya temuan ASN yang memberikan dukungan melalui media sosial. Ada pula temuan ASN yang melakukan pendekatan dan mendaftarkan diri pada salah satu partai politik,” ungkapnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan. Salah satunya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai langkah antisipasi menekan potensi pelanggaran, pihaknya telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan pelanggaran yang termuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) yang menjelaskan larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 23 Januari 2021 14:05

Kendaraan Bermuatan Berat Masuk Kota, Aparat Tak Berdaya Melarang

SAMPIT - Maraknya truk yang melintas di Jalan MT Haryono…

Sabtu, 23 Januari 2021 12:45

Pesta Perkawinan Dibubarkan

KUALA KURUN – Pesta perkawinan yang digelar warga Kelurahan Kuala…

Sabtu, 23 Januari 2021 12:44

Bekas Galian C yang Miliki Panorama Cantik

Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan,  memiliki…

Sabtu, 23 Januari 2021 12:36

Kakek Tewas Terbakar Diselidiki Polisi

SAMPIT - Kepolisian Sektor (Polsek) Pulau Hanaut melakukan olah tempat…

Jumat, 22 Januari 2021 15:55

Ramai-Ramai ”Hajar” Aspal Mulus

SAMPIT – Rusaknya sejumlah ruas jalan dalam Kota Sampit menuju…

Jumat, 22 Januari 2021 14:44

KASIHAN!!! Kakek Ikut Terbakar dalam Gubuk

SAMPIT – Seorang kakek bernama Darsih Bin Muhammad Senang (65),…

Jumat, 22 Januari 2021 10:17

Anggaran Covid-19 akan Dibahas Secara Khusus

SAMPIT-- Pandemi Covid-19 masih menjadi hal yang perlu penanganan khusus,…

Jumat, 22 Januari 2021 10:15

SMPN 1 Kotabesi Kantongi Izin Pembelajaran Tatap Muka

SAMPIT-- Setelah mengantongi izin dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh…

Kamis, 21 Januari 2021 15:14

Jalan Lingkar Selatan Rusak Parah, Mana Nih Legislator Kalteng ?

SAMPIT – Keputusan politik untuk memperbaiki ruas jalan lingkar selatan…

Kamis, 21 Januari 2021 14:40

Kejati Tahan Mantan Dirut PDAM Kapuas

PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menahan mantan DIrektur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers