PROKAL.CO, SAMPIT –Penundaan Pilkada 2020 yang ditetapkan Desember 2020 ini masih meragukan. Pasalnya, meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 telah diterbitkan Presiden Jokowi, pelaksanaan pilkada tetap menunggu situasi dan kondisi pandemi Covid-19 mereda.

”Kondisi pandemi Covid-19 ini telah membuat pelaksanaan pilkada ditunda. Dari jadwal awal dilaksanakan 23 September dan diundur Desember 2020. Tetapi, jika sampai 29 Mei ternyata pandemi Covid-19 diperpanjang, maka keputusan KPU tentunya akan berbeda lagi, karena saat ini yang paling penting adalah keselamatan manusia,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo.

Dengan ditundanya pelaksanaan Pilkada, pihaknya menemukan adanya potensi pelanggaran yang terjadi. ”Ada dua titik rawan potensi pelanggaran di masa penundaan, yakni netralitas ASN dan penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Hal ini tentunya akan memengaruhi jalannya pilkada,” ujarnya, baru-baru ini.

Dari dua titik rawan pelanggaran tersebut, pihaknya mencatat telah menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN di seluruh Indonesia sebanyak 370 kasus. Lalu, ASN yang diberhentikan sebanyak 40 kasus, sedang dalam proses sebanyak 4 kasus, dan yang telah direkomendasi sebanyak 326 kasus.

”Tren pelanggaran netralitas ASN paling tinggi dikarenakan adanya temuan ASN yang memberikan dukungan melalui media sosial. Ada pula temuan ASN yang melakukan pendekatan dan mendaftarkan diri pada salah satu partai politik,” ungkapnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan. Salah satunya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai langkah antisipasi menekan potensi pelanggaran, pihaknya telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan pelanggaran yang termuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) yang menjelaskan larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon.

”Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana yang melanggar akan dikenakan sanksi pembatalan calon,” katanya.

Diputuskan usai Lebaran

Sementara itu, keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar keputusan nasib pilkada segera diputuskan harus tertunda. Pasalnya, rencana rapat bersama yang sempat dijadwalkan kemarin (20/5) batal. Berdasarkan surat balasan yang disampaikan Komisi II DPR RI kepada KPU, rapat dijadwalkan usai lebaran.

“Undangan yang kami terima RDP dilaksanakan Rabu, 27 Mei,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (20/5).

Pram menambahkan, KPU sendiri sebetulnya sudah menyiapkan sejumlah hal untuk dipresentasikan dalam rapat bersama. Mulai dari draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal. Selain itu juga berbagai pertimbangan atas masukan yang dihimpun KPU.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menambahkan, penundaan rapat dilakukan karena waktunya terlalu mepet dengan lebaran. Sehingga kurang tepat jika dilakukan rapat. Para anggota ingin fokus berpuasa di akhir Ramadan dan menyiapkan lebaran di rumah.

Menurut dia, rapat setelah lebaran lebih tepat dan leluasa, karena sudah tidak puasa lagi. "Bisa sambil makan-makan di tempat masing-masing," terang dia. Anggota dewan juga bisa lebih bersemangat menyampaikan pendapatnya.

Wakil Ketua Umum DPP PPP itu mengatakan, banyak yang harus dibahas dalam rapat kerja itu. Sebab, sampai saat ini banyak pendapat dan usulan yang muncul. Misalnya, kata dia, soal waktu soal pelaksaan pilkada masih ada perbedaan pendapatan. Ada yang mengusulkan pilkada dilaksanakan tahun depan.

Legislator asal Jawa Tengah itu mengatakan, tidak boleh ada pihak yang ngotot untuk melaksanakan pilkada tahun ini. Prinsipnya, kata dia, jika tidak ada jaminan terkait kondisi pandemi, maka tidak ada pelaksanaan pilkada.

Jadi, lanjut Arwani, pilkada baru bisa dilaksanakan, jika ada jaminan bahwa pandemi Covid-19 sudah bisa terkendali. Wabah sudah mereda, sehingga pesta demokrasi bisa dilakukan. "Patokannya adalah kondisi penanganan Covid-19," terang dia.

Terkait rencana KPU yang akan mulai melaksanakan tahapan pilkada pada 6 Juni, menurut Arwani, KPU hanya berusaha mengikuti Perpres Pilkada. Pemerintah memang berharap pandemi akan selesai pertengahan tahun ini, sehingga pilkada bisa dilaksanakan Desember 2020. "Itu kan harapan dan doa pemerintah," pungkasnya. (far/lum/jpg/hgn/ign)