PANGKALAN BANTENG – Pembukaan jalur transportasi darat, laut, dan udara untuk penerapan normal baru diyakini akan menyebabkan peningkatan permintaan rapid test. Selama ini pelaksanaan pelaksanaan rapid test hanya bisa dilaksanakan di beberapa rumah sakit yang ada di Pangkalan Bun.
Imbasnya masyarakat yang jauh dari perkotaan akan kerepotan untuk melaksanakan pemeriksaan wajib sebelum bepergian tersebut.
Seperti yang diungkapkan Sutomo, warga yang tinggal di Pangkalan Banteng ini mengungkapkan bahwa akan menyulitkan jika harus melaksanakan rapid test di Pangkalan Bun. “Karena bisa dipastikan harus menginap di Pangkalan Bun, kalaupun harus balik lagi ke rumah akan melelahkan dan tentu saja akan terjadi pembengkakan biaya,” katanya.
“Sedangkan biaya rapid testnya saja sudah cukup mahal,” tambahnya.
Menurutnya alangkah membantu masyarakat bila rapid test bisa dilaksanakan di masing-masing Puskesmas yang ada di tiap kecamatan. “Kami ini satu keluarga ada lima orang, rencananya pulang sebelum Idul Adha nanti, naik kapal laut,” katanya.
Ungkapan serupa juga dikatakan Adi Saputra, pria kelahiran Grobogan, Jawa Tengah ini berharap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terkait rapid test tersebut. “Info yang saya tahu, untuk beli tiket kapal harus melampirkan bukti rapid test dan keterangan sehat. Kalau testnya di Puskesmas akan mempermudah kita. Sehingga saat akan ke Kumai kita tidak perlu mampir dulu ke rumah sakit, karena sudah pegang hasil rapid test,” katanya.
Bapak berkumis tipis ini menegaskan bahwa selain mempermudah, juga membantu meringankan biaya. “Intinya selain mempermudah proses, juga bisa menghemat biaya. Karena terus terang saja kita hanya mampu naik kapal. Dan sebetulnya dengan biaya rapid test yang mencapai Rp 450 ribu itu cukup berat. Semoga ada kebijakan untuk menurunkan biaya rapid test untuk penumpang kapal seperti kami,” harapnya.
Menanggapi hal itu Anggota DPRD Kobar dari Dapil III Kobar (Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Arut Utara) Sri Lestari sependapat dengan aspirasi masyarakat tersebut. Menurutnya mendekatkan pelayanan rapid test yang saat ini menjadi sebuah keharusan ketika akan bepergian harus segera dilakukan. “Karena rapid test ini wajib, maka tidak ada salahnya jika lokasi pelayanan bisa makin didekatkan. Usulan di Puskesmas sebaiknya segera dipertimbangkan oleh Dinas Kesehatan,” katanya.
Kemudian terkait biaya rapid test yang oleh sebagian warga dikeluhkan karena dinilai masih terlalu mahal, menurutnya harus dicarikan solusi terbaik. “Masalah biaya rapid test juga harus dicarikan solusi, terutama untuk para penumpang kapal laut. Karena yang kita tahu pengguna moda transportasi ini (kapal laut) sebagian besar adalah golongan menengah ke bawah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kotawaringin Barat, Sulkan mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan agar ke depan pelaksanaan rapid test bisa dilakukan di Puskesmas. “Kedepan akan seperti itu, pada akhirnya akan kita dorong untuk pelaksanaanya di Puskesmas,” katanya.
Sulkan juga menegaskan bahwa terkait kesiapan personil menurutnya tidak ada masalah. Karena petugas kesehatan di Puskesmas telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan itu. “Sudah cukup mampu untuk melaksanakan rapid test, di tiap-tiap Puskesmas juga sudah ada laboratorium dan memiliki petugas analisnya, mereka memiliki kompetensi untuk itu,” katanya. (sla)
