SAMPIT – Kasus dugaan pengrusakan lahan yang dilaporkan Kelompok Tani Simpei Pambelum  kepada Polda Kalteng didukung Camat Cempaga Hulu Ubaidillah. Dia berharap kasus itu ada kepastian hukum. Pihaknya juga kaget terkait penggarapan lahan itu, kendati secara objek belum jelas, yakni masuk wilayah Parenggean atau Cempaga Hulu.

Ubaidillah mengaku tak tidak tahu keributan soal sengketa itu. Dia  baru mendapatkan laporan dari Kepala Desa Bukit Raya selang beberapa hari setelah kejadian di lapangan untuk penghentian aktivitas penggarapan lahan.

”Saya justru terlambat mendapatkan informasi ini. Ketika warga bersama kelompok tani katanya sudah lapor ke Polda dan kades juga baru menyampaikan, sehingga kami pihak kecamatan menyerahkan ke ranah hukum,” kata Ubaidillah, kemarin (15/7).

Ubaidillah menuturkan, berdasarkan pengaduan yang disampaikan Kepala Desa Bukit Raya, lokasi yang digarap perusahaan masuk wilayah adminitrasi Bukit Raya. Meski begitu, dia belum memastikan karena harus ada pengecekan ke lapangan untuk memastikan hal itu.

Menurut Ubaidillah, warga dibuat emosi karena memang lahan kebun itu digusur dan digarap menggunakan alat berat. ”Mungkin karena marahnya warga itulah mereka tidak ada melapor ke kami, tapi langsung ke Polda,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Desa Bukit Raya, Seleksi, mengatakan, lahan yang digarap oknum itu masuk daerah Bukit Raya. Itu terrtuang dalam Perda Pembentukan Desa Bukit Raya Nomor 39 Tahun 2006. Selain itu, pihaknya juga mengantongi berita acara pemasangan patok tapal batas tahun 2006.

”Jadi lahan itu masuk ke desa kami. Kami harap aktivitas pengrusakan lahan warga kami bisa dihentikan dulu. Jangan pancing warga berbuat hal-hal di luar kendali kami. Saya lihat ini memang sengaja memancing biar warga anarkis,” ujarnya.

Seleksi mengakui dirinya melihat langsung ke lapangan kondisi kebun warga yang telah memiliki surat keterangan tanah (SKT) tersebut telah dihancurkan dengan alat berat. Parahnya, kesepakatan untuk menghentikan aktivitas hanya sebatas janji palsu. Saat ini lahan warga hampir habis digarap.

Terkait pihak yang menggarap, Seleksi mengaku tidak mengetahui. Namun, dari informasi yang beredar, ada beberapa versi, baik perkebunan besar swasta maupun untuk kebun pribadi. Tercatat ada 847 hektare lahan kelompok tani yang saat ini tengah digarap secara paksa menggunakan alat berat tersebut.

Ketua Kelompok Tani Simpei Pambelum Supendi berharap aparat penegak hukum bisa memproses laporan pidana yang mereka layangkan ke Polda Kalteng. Apalagi saat ini aktivitas pengrusakan lahan kebun sawit mereka dilakukan tanpa jeda. Pihaknya menduga aktivitas pembukaan lahan tidak hanya dilakukan perorangan, tetapi juga beking pihak tertentu, sehingga mereka mengabaikan semua kesepakatan dengan warga.

”Kami menduga yang menggarap lahan kami ini bukan perorangan, karena bisa dilihat alat beratnya banyak dikerahkan. Dan ini ada orang besar di belakangnya. Semoga bisa terungkap dalam laporan kami ke Polda ,” kata Supendi.

Terpisah, Camat Parenggean Siyono mengaku mendengar ada konflik terkait lahan itu. Namun, dia belum bisa memastikan apakah itu kebun pribadi atau korporasi. Siyono berharap persoalan itu bisa selesai dengan baik.

Menurut Siyono, lokasi yang disengketakan tidak ada pengaruhnya dengan tapal batas. Baik Parenggean maupun Cempaga Hulu. ”Meski batasnya masuk Parenggean atau lainnya, tak bisa serta merta menghilangkan hak masyarakat di atasnya. Mungkin kalau itu masuk Parenggean, yang dibenahi adalah adminitrasinya saja untuk SKT dan sejenisnya, tapi hak warga atas tanah tersebut tidak bisa hilang,” tegas Siyono.

Siyono belum melihat objek sengketa secara langsung. Dia menduga lahan yang bermasalah tersebut ada di areal eks hutan tanaman industri (HTI) di Jalan Waru. Memang saat ini sebagian lahan tersebut sudah dikuasai warga. Di situ memang ada kebun warga dan lahan tanaman milik HTI sebelumnya.

Selain itu, juga banyak kebun kebun perorangan yang tengah digarap. Siyono menuturkan, akan melakukan pengecekan kembali. Apalagi dia masih baru menjabat dua tahun terakhir sebagai Camat Parenggean.

Sebelumnya, di lokasi, koordinator penggarap lahan, Ibnu, dan puluhan petugas keamanan perusahaan sedang berjaga. Ibnu mengaku sebagai koordinator lapangan yang bertanggung jawab atas seluruh penggarapan yang dilakukan pihaknya. Dia merupakan orang yang dipercaya petinggi perusahaan.

”Saya disuruh di sini. Kami jaga di sini untuk mengamankan aktivitas pembukaan lahan supaya tidak terjadi apa-apa,” ucapnya.

Saat ditanya dasar penggarapan lahan itu, dia tak bisa menunjukkannya. Namun, dia mengakui penggarapan itu dilakukan perusahaan. ”Kami di sini karena disuruh perusahaan jaga, makanya kami ke sini," katanya. (ang/ign)