SAMPIT – Langkah bakal calon bupati Kotim Suprianti Rambat menuju Pilkada Kotim tak sepenuhnya mulus. ”Perahu” yang sedianya bakal mengusung bos properti itu bertarung dalam pesta demokrasi tahun ini mulai oleng. Posisinya yang sebelumnya dijagokan internal partai yang akan mengusungnya, digoyang sejumlah pihak.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kotim yang sebelumnya menyatakan akan mengusung Suprianti berkoalisi dengan Gerindra, diam-diam meminta agar DPP PKB berpikir kembali mengusung Suprianti. Usulan itu muncul dari sejumlah kader partai tersebut.
Ketua DPC PKB Kotim M Sohibul Hidayat membenarkan sejumlah kadernya meminta ada evaluasi. ”Saya memahami itu secara positif. Aspirasi yang berkembang dari para kader dan elemen strategis partai, merupakan wujud kontribusi konstruktif kader PKB untuk kebesaran partai, karena memang kader PKB sangat solid dan tersebar hingga ke desa melalui ranting PKB yang sangat militan,” kata Sohibul.
Desakan tersebut, lanjut dia, lebih kepada upaya agar PKB ke depan lebih baik dan solid. Dia menyangkal pihaknya mulai memutarbalikkan arah dukungan dari Suprianti. ”Tapi, saya pastikan seluruh kader PKB Kotim solid dan tidak terpecah dalam menyongsong Pilkada Kotim, bahkan pilgub Kalteng. Semuanya satu komando,” tegasnya.
Disinggung mengenai Suprianti, Sohibul berujar, DPP PKB baru mengeluarkan surat persetujuan atau surat tugas. Belum surat B1KWK. ”Masih surat tugas saja,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, bakal calon wakil bupati pasangan Suprianti belum ada kepastian, sehingga semuanya masih bisa berubah. Dia menegaskan, seluruh kader, simpatisan, hingga fraksi di DPRD Kotim wajib tunduk dan patuh terhadap instruksi partai sebagai keputusan tertinggi.
”Apabila B1KWK sudah keluar, seluruh kader atau komponen strategis partai wajib mengamankan dan mengawal keputusan DPP, termasuk Fraksi PKB di DPRD Kotim yang notabene petugas partai di dewan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi meminta DPP PKB, DPW PKB Kalteng, dan DPC PKB Kotim melakukan evaluasi terkait keputusan PKB yang berencana mengusung Suprianti. Pasalnya, Suprianti dianggap tidak pernah membuka pintu komunikasi dengan kader PKB di Kotim. Kondisi demikian menyulitkan kader PKB Kotim ketika nantinya akan bergerak menjadi mesin politik.
”Mestinya yang diusung PKB seharusnya secara intensif berkoordinasi dengan seluruh komponen partai, termasuk fraksi PKB, karena anggota FPKB notabene memiliki basis yang selama ini solid memperjuangkan partai,” kata Abadi.
Parahnya lagi, kata Abadi, saat pihaknya berkomunikasi dengan pengurus DPC PKB Kotim, ternyata Suprianti belum membuka jalur komunikasi. ”Setelah kami konfirmasi dan tanyakan langsung ke DPC PKB Kotim, ternyata yang bersangkutan juga kurang koordinasi, sementara waktu semakin sempit,” ujarnya.
Politikus muda dan terkenal kritis di DPRD Kotim itu menambahkan, surat penugasan yang diberikan DPP PKB kepada Suprianti sudah kedaluwarsa. ”Jelas di dalam surat penugasan yang diberikan DPP tersebut, yang bersangkutan diberikan waktu sampai 4 April 2020 untuk menjalankan amanah partai terkait persyaratan pencalonannya dan ada tiga poin penting yang tertuang di dalam surat tersebut yang tidak dapat penuhi yang bersangkutan,” tandasnya. (ang/ign)
