SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Kamis, 30 Juli 2020 10:38
Sengketa Lahan Kelompok Tani, Polisi Sudah Turunkan Tim ke Lokasi
BERMASALAH: Pengecekan lahan yang jadi sengketa antara Kelompok Tani Simpei Pambelum di Desa Bukit Raya dengan pihak perusahaan yang menggarap lahan mengatasnamakan kebun pribadi.

SAMPIT – Polda Kalteng sudah menurunkan timnya dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) ke lapangan untuk mengecek aktivitas dugaan perambahan kawasan hutan  yang dilaporkan Kelompok Tani Simpei Pambelum di Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.

”Setelah kami laporkan persoalan lahan yang digarap perkebunan kelapa sawit diduga tanpa izin tersebut, tim Polda Kalteng dari Ditkrimsus sudah turun mengecek lahan itu. Kami sudah menunjukkan lokasi yang dimaksud," kata pengurus kelompok tani, Luji Dewar, Rabu (29/7).

Dia turun bersama sejumlah anggota kelompok tani. Aktivitas penggarapan masih saja terjadi hampir sebulan terakhir ini. Lahan mereka hampir habis tergarap. Di lokasi juga masih dijaga ketat pengamanan yang mengaku berasal dari PT Swadaya Sapta Putra (SSP) yang juga perkebunan besar swasta.

Lahan sekitar 847 hektare milik kelompok tani yang digarap itu diduga kuat dibekingi perusahaan perkebunan dengan berlindung di balik nama per orangan guna menyisati perizinan. Polda Kalteng, kata Luji, turun atas laporan mereka terkait kasus perambahan hutan dan penggarapan lahan tanpa dokumen analisis dampak lingkungan.

Tim turun ke lokasi tersebut, kata dia, langsung didampingi anggota kelompok tani. Bahkan, pihaknya melihat langsung dugaan perambahan hutan tersebut. Alat berat perusahaan saat itu sedang berada di lokasi untuk menghancurkan lahan yang ada.

”Aparat menyaksikannya sendiri lahan itu digarap dengan alat berat. Mereka terkejut saat tengah bekerja datang aparat. Tim turun Selasa (28/7) kemarin," tegas Luji.

Luji yakin ada pidana yang terjadi dalam penggarapan lahan yang mengatasnamakan lahan pribadi. ”Besar harapan kami kasus ini diproses dan ditindak tegas, karena kami turut dirugikan. Lahan kami seluas 846 hektare digarap mereka," tandasnya. (ang/ign)


BACA JUGA

Rabu, 16 Juli 2025 17:35

Ketua TP-PKK Kotim Kunjungi IKN

SAMPIT — Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)…

Rabu, 16 Juli 2025 17:35

Disdik akan Jaring Kepala Sekolah untuk Sekolah Rakyat

SAMPIT – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Disdik Kotim) mengambil…

Rabu, 16 Juli 2025 17:34

Ritel Modern Harus Beri Ruang untuk Produk UMKM Lokal

SAMPIT — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mengambil langkah…

Rabu, 16 Juli 2025 17:33

Pemkab Dukung KONI Kotim Berbasis Digital dan Transparan

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan dukungan penuh…

Selasa, 15 Juli 2025 17:10

Pemkab Akan Tata Ulang Keberadaan Ritel Modern

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana melakukan penataan…

Selasa, 15 Juli 2025 17:09

Disdik Pastikan MPLS Tanpa Perpeloncoan

SAMPIT – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan pelaksanaan…

Selasa, 15 Juli 2025 17:09

Pengurangan TPP Sesuai Aturan Pusat

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai melakukan penyesuaian…

Selasa, 15 Juli 2025 17:08

Kepala BNNK Kotim Segera Ditunjuk

SAMPIT – Jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotawaringin…

Senin, 14 Juli 2025 17:02

Sapa Siswa Baru, Wabup Ingatkan Bahaya Narkoba

SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati memanfaatkan momentum…

Senin, 14 Juli 2025 17:02

Sekolah Rakyat Rintisan Masuk Tahap Persiapan

SAMPIT – Program Sekolah Rakyat Rintisan di Kabupaten Kotawaringin Timur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers