SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

METROPOLIS

Kamis, 27 Agustus 2020 09:04
Penting Nih..!!! Pemkab Wajib Miliki Data Tenaga Kerja
KETENAGAKERJAAN : DPRD Kotim menyayangkan pemerintah daerah lemah pengawasan terhadap tenaga kerja dan tidak memiliki data lengkap. (Ilustrasi) pekerja kebun tengah memanen buah kelapa sawit.(Dok.JawaPos.com)

SAMPIT - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso mengkritik mengenai data tenaga kerja.

Dia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kotawaringin Timur membenahi data ketenagakerjaan, karena sangat dibutuhkan. Dia tidak ingin lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja akibat tidak memiliki data yang lengkap dan akurat.

"Data ketenagakerjaan itu jangan hanya di dalam seremonial. Data itu sangat dibutuhkan untuk banyak hal. Bagaimana jadinya kalau Disnakertrans tidak memiliki data valid terkait ketenagakerjaan di daerah ini," kata Bima.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotim, Fuad Sidiq yang baru dilantik pekan lalu, hadir dalam rapat tersebut bersama jajarannya. Dari paparan mereka, pengalihan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang kini ditarik ke pemerintah provinsi, membuat ruang.

Menurut politikus PKB ini menilai apapun alasannya, sudah seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur memiliki data yang valid dalam bidang ketenagakerjaan. Hal itu lantaran jika terjadi permasalahan, tetap saja melibatkan pemerintah kabupaten dalam upaya penyelesaiannya. Seperti halnya saat pandemi Covid-19 ini, data valid dan rinci kondisi ketenagakerjaan di Kotawaringin Timur sangat penting untuk berbagai keperluan.

Ketika pemerintah menyalurkan berbagai jenis bantuan bagi warga terdampak  Covid-19, data tersebut akan menjadi dasar dalam pendataan calon penerima dan kemudahan penyalurannya. Bima meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kotim  melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja.

Dia berharap telah dilantiknya pejabat definitif akan membuat kinerja instansi tersebut meningkat.

"Fungsi pengawasan tidak akan maksimal kalau harus menunggu data dari provinsi. Perlu terobosan pimpinan Disnakertrans. Ini harus diperbaiki karena data ketenagakerjaan itu penting,"   tandasnya. (ang/fm)


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 00:45

Uji Kebohongan, Tim Hukum Ujang Dukung Uji Forensik

<p>&nbsp;PALANGKA RAYA - Tim Kuasa Hukum Ujang-Jawawi menyatakan penetapan hasil musyawarah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers