SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Jumat, 25 September 2020 15:32
Dinilai Banyak Kejanggalan, Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda
ILUSTRASI.(NET)

PALANGKA RAYA- Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) mungkin tak lama lagi disahkan. Hal itu menuai sejumlah reaksi, karena salah satunya karena RKUHP dinilai mengesampingkan aspek kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Selain itu, masalah overkriminalisasi (tindakan kriminalisasi yang berlebihan) belum secara detail dijelaskan.

Hal itu diutarakan Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalteng dr Muhammad Fitriyanto Leksono, M.Si bersama Ketua Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Margaretha Winda Febiana Karotina, di tengah diskusi bertajuk Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender, kemarin.

 Fitriyanto mengungkapkan,  dalam RKUHP pihaknya menemukan adanya kejanggalan yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender. ”Salah satunya terkait kriminalisasi terhadap edukasi dan promosi alat pencegahan kehamilan,” sebutnya.

Lebih lanjut diuraikannya, RKUHP menyatakan bahwa edukasi dan promosi hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang. Padahal menurutnya Undang-Undang  52/2009 tentang KB mengedepankan peran masyarakat dan edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk pendidik sebaya, konselor, dan relawan.

 Fitriyanto pun menilai, itu adalah salah satu bentuk kemunduran di kala masyarakat mulai terlatih dan mengetahui tentang alat kontrasepsi, RKUHP malah melakukan pembatasan dan mengkriminalisasi. Salah satunya karena promosi dan edukasi alat kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh petugas berwenang dan relawan kompeten, dengan penugasan dari pejabat berwenang.

Dipaparkannya lagi, dalam kaitan itu tidak diketahui secara pasti siapa yang pejabat berwenang yang berhak memberikan penugasan tersebut. Belum lagi, bagaimana menentukan kompetensi untuk menilai boleh atau tidaknya seorang mempromosikan alat kontrasepsi, sebagai alat pencegahan kehamilan.

 ”Dengan pasal ini, bahkan orang tua dapat dipidana apabila memberikan informasi alat pencegahan kehamilan sebagai bekal persiapan perencanaan pernikahan kepada anak. Pasal ini tentunya akan menghambat banyak program pemerintah,” imbuh  Fitriyanto.

Kejanggalan lain menurutnya, adalah kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan.  Itu disampaikan dalam KUHP yang berlaku sekarang, kriminalisasi hanya untuk pihak yang berada dalam perkawinan, namun melalui ketentuan pasal zina dalam RKUHP, kriminalisasi dapat dilakukan pada persetubuhan di luar perkawinan.

 Pihaknya pun menilai, dalam rancangan tersebut  dapat berpotensi memidana orang-orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke negara karena alasan ekonomi, perbedaan keyakinan dan bahkan penerapan adat budaya, dan meningkatkan angka perkawinan anak. ”Maka itu jangan sampai perkawinan nantinya akan menjadi solusi setiap persetubuhan,” tekannya.

 Fitriyanto menambahkan, kejanggalan lainnya yakni kriminalisasi setiap perempuan yang melakukan pengguguran kandungan/penghentian kehamilan termasuk dengan indikasi medis dan untuk korban perkosaan.

Ketua Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Margaretha Winda Febiana Karotina juga  menilai,   dalam RKUHP juga terlihat kriminalisasi kepada orang yang bekerja di jalan dan anak terlantar.

”RKUHP menuliskan bahwa setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak satu juta rupiah. Namun unsur penggelandangan tidak dijelaskan secara spesifik,” paparnya.

 Winda menekankan atas hal tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP mendorong agar Pemerintah dan DPR mempertimbangkan ulang rencana pengesahan RKUHP,  yang menurutnya secara nyata berpotensi menimbulkan banyak masalah baru.

 ”Kami percaya bahwa RKUHP adalah produk hukum yang lahir dari konsensus dan seharusnya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Termasuk warga Kalimantan Tengah dan daerah-daerah lain yang letaknya jauh dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (daq/gus)

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 25 Mei 2024 14:45

Perpustakaan Aktif dan Inovatif Meningkatkan Literasi Masyarakat

PALANGKA RAYA - Tingkat literasi masyarakat menunjukkan seberapa besar  kualitas…

Sabtu, 25 Mei 2024 14:42

Ajak Warga Jaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh

PALANGKA RAYA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka…

Jumat, 24 Mei 2024 17:39

Pemkot Diminta Tertibkan Gelandangan dan Pengemis

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi A DPRD Palangka Raya, Subandi…

Jumat, 24 Mei 2024 17:34

Pemerintah Provinsi Gelar Rembuk Stunting se-Kalteng

PALANGKA RAYA - Menuntaskan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan…

Jumat, 24 Mei 2024 17:32

Pengembangan Pariwisata Kunci Tarik Investor

PALANGKA RAYA - Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki potensi ekonomi yang…

Jumat, 24 Mei 2024 17:29

Manfaatkan PDU Sebagai Upaya Peduli Lingkungan

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Palangka Raya Sigit K Yunianto,…

Rabu, 22 Mei 2024 12:24

Apresiasi Swadaya Masyarakat Perbaiki Jalan

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Jhony…

Rabu, 22 Mei 2024 12:13

Kasus Stunting di Kalteng Terus Menurun

PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), terus berupaya menekan…

Rabu, 22 Mei 2024 12:13

Dorong Peran Pemerintah Daerah untuk Bantu UMKM

PALANGKA RAYA - Banyak cara untuk meningkatkan perekonomian di Kalimantan…

Selasa, 21 Mei 2024 17:40

Usulan Formasi CASN dan PPPK Harus Dikawal

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi A DPRD Palangka Raya Subandi,…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers