PROKAL.CO,

PALANGKA RAYA- Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) mungkin tak lama lagi disahkan. Hal itu menuai sejumlah reaksi, karena salah satunya karena RKUHP dinilai mengesampingkan aspek kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Selain itu, masalah overkriminalisasi (tindakan kriminalisasi yang berlebihan) belum secara detail dijelaskan.

Hal itu diutarakan Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalteng dr Muhammad Fitriyanto Leksono, M.Si bersama Ketua Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Margaretha Winda Febiana Karotina, di tengah diskusi bertajuk Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender, kemarin.

 Fitriyanto mengungkapkan,  dalam RKUHP pihaknya menemukan adanya kejanggalan yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender. ”Salah satunya terkait kriminalisasi terhadap edukasi dan promosi alat pencegahan kehamilan,” sebutnya.

Lebih lanjut diuraikannya, RKUHP menyatakan bahwa edukasi dan promosi hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang. Padahal menurutnya Undang-Undang  52/2009 tentang KB mengedepankan peran masyarakat dan edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk pendidik sebaya, konselor, dan relawan.

 Fitriyanto pun menilai, itu adalah salah satu bentuk kemunduran di kala masyarakat mulai terlatih dan mengetahui tentang alat kontrasepsi, RKUHP malah melakukan pembatasan dan mengkriminalisasi. Salah satunya karena promosi dan edukasi alat kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh petugas berwenang dan relawan kompeten, dengan penugasan dari pejabat berwenang.

Dipaparkannya lagi, dalam kaitan itu tidak diketahui secara pasti siapa yang pejabat berwenang yang berhak memberikan penugasan tersebut. Belum lagi, bagaimana menentukan kompetensi untuk menilai boleh atau tidaknya seorang mempromosikan alat kontrasepsi, sebagai alat pencegahan kehamilan.