MANAGED BY:
MINGGU
25 OKTOBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Jumat, 25 September 2020 15:32
Dinilai Banyak Kejanggalan, Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO,

PALANGKA RAYA- Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) mungkin tak lama lagi disahkan. Hal itu menuai sejumlah reaksi, karena salah satunya karena RKUHP dinilai mengesampingkan aspek kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Selain itu, masalah overkriminalisasi (tindakan kriminalisasi yang berlebihan) belum secara detail dijelaskan.

Hal itu diutarakan Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalteng dr Muhammad Fitriyanto Leksono, M.Si bersama Ketua Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Margaretha Winda Febiana Karotina, di tengah diskusi bertajuk Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender, kemarin.

 Fitriyanto mengungkapkan,  dalam RKUHP pihaknya menemukan adanya kejanggalan yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender. ”Salah satunya terkait kriminalisasi terhadap edukasi dan promosi alat pencegahan kehamilan,” sebutnya.

Lebih lanjut diuraikannya, RKUHP menyatakan bahwa edukasi dan promosi hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang. Padahal menurutnya Undang-Undang  52/2009 tentang KB mengedepankan peran masyarakat dan edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk pendidik sebaya, konselor, dan relawan.

 Fitriyanto pun menilai, itu adalah salah satu bentuk kemunduran di kala masyarakat mulai terlatih dan mengetahui tentang alat kontrasepsi, RKUHP malah melakukan pembatasan dan mengkriminalisasi. Salah satunya karena promosi dan edukasi alat kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh petugas berwenang dan relawan kompeten, dengan penugasan dari pejabat berwenang.

Dipaparkannya lagi, dalam kaitan itu tidak diketahui secara pasti siapa yang pejabat berwenang yang berhak memberikan penugasan tersebut. Belum lagi, bagaimana menentukan kompetensi untuk menilai boleh atau tidaknya seorang mempromosikan alat kontrasepsi, sebagai alat pencegahan kehamilan.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 24 Oktober 2020 12:03

Enam Kapolres di Kalteng Pindah Tugas

PALANGKA RAYA - Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo memimpin…

Sabtu, 24 Oktober 2020 11:53

Prokes Objek Wisata Diawasi Ketat

PALANGKA RAYA – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah…

Jumat, 23 Oktober 2020 15:02

Sabu Hampir 1,5 Ons Gagal Beredar

PALANGKA RAYA- Wilayah Kalteng masih saja menjadi sasaran empuk peredaran…

Jumat, 23 Oktober 2020 14:59

Jelang Rapid Test, Pria Ini Ditemukan sudah Meninggal Dunia

TAMIANG LAYANG - Warga Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur  Kabupaten…

Kamis, 22 Oktober 2020 17:52

Oknum ASN di Kapuas Kepergok Transaksi Sabu

KUALA KAPUAS – Peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Kapuas…

Kamis, 22 Oktober 2020 17:50

Banjir Putus Penghubung Antardesa

KUALA KAPUAS – Hujan deras membuat luapan air sungai meningkat,…

Kamis, 22 Oktober 2020 08:51

Syukurlah.. Damkar di Palangka Raya Dapat Tambahan Armada

PALANGKA RAYA - Komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya melayani masyarakat…

Rabu, 21 Oktober 2020 15:27

ASN BKPP Pulpis Positif Covid-19, Kantor Ditutup

PULANG PISAU – Salah seorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) di…

Rabu, 21 Oktober 2020 15:20

Mulai Sekarang Buat dan Perpanjang SIM Harus Lulus Tes Psikologi

PALANGKA RAYA— Jajaran Sat Lantas Polresta Palangka Raya secara resmi…

Rabu, 21 Oktober 2020 15:17

Tingkat Kriminalitas di Palangka Raya Meningkatkan Ini Sebabnya

PALANGKA RAYA— Kepolisian Polresta Palangka Raya memastikan, akan bertindak tegas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers