Kemudian lanjutnya, ke depan akan melakukan terobosan untuk meningkatkan partisipasi. Walaupun secara jujur dalam sejarah selama pelaksanaan Pilkada selalu di bawah 70 persen, namun kalau pileg dan pilpres dipastikan selalu di atas 80 persen.

 ”Itu artinya situasi. Maka itu menjadi evaluasi kami dalam pemilihan walikota tahun 2023 nanti, sehingga memacu KPU untuk memberikan berbagai terobosan dan hal-hal lain yang mampu menyentuh masyarakat,  sehingga angka partisipasi bisa terpenuhi. Terutama di kawasan  pinggiran kota,” imbuh Ngismatul.

Ia menambahkan,  evaluasi lainnya adalah penyampaian surat pemberitahuan yang harus benar-benar tersampaikan kepada masyarakat. Sebab beberapa masyarakat menganggap hal itu menjadi undangan pencoblosan, padahal itu hanya pemberitahuan saja.

 ”Kita evaluasi juga metode menyampaikan C pemberitahuan yang tidak semua sampai kepada pemilih. Walau sebenarnya hal tersebut bukan undangan, melainkan pemberitahuan, walaupun tak dapat itu bisa mencoblos dengan mengecek DPT yang ada dan menggunakan KTP el. Semoga dengan evaluasi ini ke depan semakin lebih baik,” pungkas Ngismatul. (daq/gus)