Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan terburu-buru dalam membuat kebijakan terkait pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di seluruh satuan pendidikan. Keputusan pelaksanaan PTM harus memerhatikan kesehatan peserta didik dan guru, serta perkembangan kasus Covid-19.
“Sekarang kasus Covid-19 melandai, tapi pemerintah akan melakukan evaluasi terkait PTM terbatas. Jadi tidak begitu lihat kasus turun, lalu keputusan langsung tanpa koordinasi,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo.
Pemerintah dipastikan tidak akan gegabah perihal keputusan PTM terbatas. Koordinasi bersama dengan perangkat terkait menjadi poin penting yang harus dilakukan sebelum membuat keputusan. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil keputusan tersebut, sebab sangat berkaitan dengan keselamatan orang-orang di lingkup pendidikan.
“Takutnya saat PTM terbatas ini dilaksanakan, muncul lagi penularan baru di lingkup pendidikan. Makanya perlu diperhatikan semuanya, mulai dari kasus saat ini, capaian vaksinasi guru dan murid hingga zona daerah,” ucapnya.
Wagub menyadari, sistem belajar mengajar selama pandemi Covid-19 yang dilaksanakan melalui sistem jarak jauh ataupun dalam jaringan (daring) cukup membuat semua pihak jenuh. Baik guru ataupun siswa sudah sangat rindu PTM.
Namun demikian, kondisi pandemi sekarang ini memaksa semua pihak untuk tetap bersabar memulai PTM. Pemerintah dipastikan akan mengambil keputusan yang tepat terkait pelaksanaan PTM terbatas ini, sehingga semua sistemnya dapat terlaksana dengan baik.
“Intinya pemerintah akan melihat waktu yang tepat, sehingga PTM terbatas berjalan optimal tanpa adanya kasus penularan di lingkup pendidikan,” pungkasnya. (sho/yit)
