Pengamat sosial dan politik di Kotim Muhammad Gumarang mengatakan, kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO berdampak secara berantai. Pertama, hilangnya devisa negara dari sektor minyak goreng dan CPO. Sebaliknya, negara lain, yakni Malaysia bakal diuntungkan.
Gumarang menjelaskan, perang Rusia vs Ukraina akan memaksa Uni Eropa membeli energi alternatif menggantikan minyak dan gas, sehingga harga CPO akan naik di pasar internasional. Hal itu akan membuat malaysia meraup devisa yang besar.
Dampak selanjutnya, kata Gumarang, harga TBS anjlok dan berdampak signifikan terhadap petani sawit. Hal itu membuat petani sawit menjerit alias kolaps karena penawaran dan permintaan tidak seimbang atau penawaran melimpah, sedangkan permintaan terhadap TBS jauh lebih kecil.
Gumarang menambahkan, bakal terjadi penurunan kapasitas produksi CPO di pabrik kelapa sawit untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar, yaitu industri minyak goreng dan biodiesel dalam negeri. Pasalnya, kebutuhan industri minyak goreng bermasalah sekitar 5,7 juta ton per tahun, sedangkan produksi nasional CPO 47 juta ton dan palm kernel oil (PKO) 4,5 juta ton per tahun.
”Kebijakan larangan ekspor CPO akan berdampak juga terhadap penurunan sektor lainya yang memiliki mata rantai dengan sektor perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Gumarang, potensi penyeludupan CPO dan minyak goreng akan sangat tinggi, terutama ke negara tetangga akibat adanya margin yang sangat menggiurkan bagi pelaku usaha atau spekulan. Pemerintah diharapkan meninjau dan memperbaiki kebijakan tersebut dengan yang lebih solutif dan efektif agar lebih memiliki nilai strategis dan populis. (radarsampit)
