NANGA BULIK – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran ”menggugat” kepedulian pemerintah pusat terkait banjir yang melanda Bumi Tambun Bungai. Bantuan pusat sangat diperlukan karena bencana belum berlalu. Apalagi sebagian besar korban banjir bertahan dari bantuan yang disalurkan berbagai pihak.
”Pemerintah pusat jangan hanya datang ke Jawa dan Bali saja. Perhatikan kami di Kalimantan. Kementerian Sosial kalau tidak bisa datang orangnya, minimal datang bantuannya. Menkes tidak bisa datang, datangkan alkes, obat, dan nakesnya untuk membantu korban banjir," kata Sugianto saat inspeksi mendadak ke gudang logistik Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, Minggu (30/10).
Mengacu data Pemprov Kalteng pada 18 Oktober lalu, warga terdampak banjir di Kalteng mencapai 47.136 jiwa dari 16.424 kepala keluarga. Korban banjir tersebar di sejumlah kabupaten/kota dengan total 35 kecamatan dan 184 desa/kelurahan. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah, mengingat banjir yang meluas dan belum berakhir hingga akhir Oktober.
Sugianto menuturkan, Kalteng merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini, sumber daya alam dari Kalteng diangkut ke Jawa. Akan tetapi, masyarakatnya tidak diperhatikan saat ada bencana.
Lebih lanjut Sugianto mengatakan, sidak yang dilakukannya merupakan upaya menjaga kualitas bantuan sosial sebelum dibagikan ke masyarakat terdampak banjir.
”Kalau ada beras busuk, bau, berkutu, segera ganti, karena kita beli dari Bulog, maka harus dapat kualitas terbaik. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan agar jadi bahan evaluasi," tegasnya.
Sugianto melanjutkan, apabila tim menerima informasi bantuan yang disalurkan kualitasnya jelek, harus segera diperiksa. Jangan sampai beredar informasi hoaks yang mungkin diembuskan orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah.
”Kalau memang benar jelek segera diganti, karena beras yang dibagikan ini juga beras Kalteng. Dari proyek food estate. Saya juga makan dan baik-baik saja,” ujarnya.
Bantuan sosial yang menumpuk, lanjutnya, harus segera dibagikan agar tidak sampai membusuk di gudang. Gudang penyimpanan juga harus memperhatikan keamanan, agar bahan pangan yang disimpan bisa tetap terjaga kualitasnya.
”Setelah banjir orang masih tidak bekerja. Masih sibuk membersihkan rumah. Jadi, kalau masih ada stok bantuan, habiskan saja," tegas Sugianto.
Menurutnya, saat ini masyarakat sedang dalam kesulitan, baik akibat pandemi Covid-19, inflasi akibat kenaikan BBM, hingga bencana dalam tiga tahun terakhir. Karena itu, bantuan sosial yang dikirim, walaupun sedikit akan sangat membantu masyarakat.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kabupaten Sukamara, Sugianto menekankan agar wilayah rawan banjir tidak membangun ketahanan pangan yang bersifat tanam. Pasalnya, tanaman akan mati ketika banjir menerjang apabila lahannya rendah. Memelihara ternak seperti ayam, bebek, atau komoditas lainnya bisa jadi pilihan untuk bertahan saat bencana datang.
Sugianto juga mengimbau perusahaan perkebunan, HPH, HTI, dan pertambangan agar peka dan peduli terhadap masyarakat Kalteng. Bantuan dari perusahaan sangat diperlukan bagi korban terdampak banjir saat ini.
”Saya menekankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, salah satunya kebijakan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Saya apresiasi Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam pemetaan bantuan dan kesigapan tangani dampak banjir. Kabupaten yang siap penanganan banjir ada di Sukamara. Mereka punya posko terpadu penanganan banjir, serta regulasi pemetaan pendistribusian bantuan yang jelas,” katanya.
Dalam kunjungan ke Sukamara, Sugianto bersama sejumlah pejabat lainnya menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) Provinsi Kalteng untuk wilayah itu sebanyak 600 keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 600 ribu per KPM dengan total seluruhnya Rp 360 juta. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai DBH-DR Provinsi Kalteng tahun 2022 untuk Sukamara sebanyak 200 KPM dengan total Rp 200 juta. (mex/daq/sla/ign)
