Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah menilai pemerintah tidak serius menyikapi masalah lingkungan yang ditimbulkan proyek strategis nasional. Lahan bekas proyek gambut yang terlantar dalam program food estate harusnya dilakukan restorasi. Hal itu disampaikan Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinata menanggapi kedatangan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo, Kamis (16/2) lalu. Syahrul melakukan tanam padi sekaligus peletakan batu pertama Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi modern sebagai agenda kunjungan kerja ke kawasan proyek food estate di Desa Bentuk Jaya Blok A5, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.
Bayu mengatakan, Desa Bentuk Jaya yang juga masuk dalam areal bekas proyek lahan gambut sejuta hektar seharusnya menjadi fokus pemulihan atau restorasi ekosistem gambut sesuai kebijakan daerah dalam rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Hal itu sesuai kebijakan rencana induk rehabilitasi dan revitalisasi kawasan eks-proyek pengembangan lahan gambut di Kalteng.
”Proyek food estate ini kontradiktif dengan upaya restorasi gambut. Intervensi proyek yang melakukan pembukaan lahan gambut dan kanal justru akan menurunkan dan merusak fungsi ekosistem gambut, khususnya fungsi lindung,” kata Bayu Herinata, Jumat (17/2). Bayu mengatakan, kegiatan intensifikasi yang dilakukan juga terbukti tidak menjawab ketersediaan pangan dan hanya memperparah kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi sosial petani. Berdasarkan pemantauan Walhi Kalteng selama ini, sudah beberapa kali pejabat negara datang ke kawasan proyek food estate untuk melakukan seremonial. Baik peninjauan, tanam padi, dan panen raya.
”Hingga saat ini proyek food estate di Kalimantan Tengah masih sangat jauh dari narasi pemenuhan dan ketahanan pangan yang digaung-gaungkan pemerintah, sehingga kami bisa mengatakan bahwa proyek ini gagal menjawab narasi tersebut,” katanya. Bayu menyoroti kunjungan yang dinilai hanya sekadar acara seremonial. Seharusnya, Menteri Pertanian dan pejabat negara yang datang ke kawasan megaproyek food estate melakukan evaluasi bersama semua pihak untuk mengetahui sejauh mana proyek itu berjalan dan apakah sudah efektif bagi masyarakat.
”Mereka datang ke area food estate Kalteng harusnya melihat secara jelas dan melakukan evaluasi. Hasil pemantauan kami, megaproyek ini gagal. Bahkan, sistem pengelolaan proyek ini pun berantakan dan merugikan petani. Petani hanya dijadikan objek saja untuk proyek yang hanya menguntungkan pihak lain. Intensifikasi saja tidak berjalan baik, masih saja melakukan ekstensifikasi,” kata Bayu. Igo, Manajer Kampanye Walhi Kalteng mengatakan, berdasarkan pemantauan serta diskusi yang dilakukan bersama petani pada kawasan food estate, proyek itu tidak mempunyai kejelasan. Bahkan, bantuan yang selama ini diberikan tidak benar-benar menjawab persoalan petani.
”Kami sudah sering datang ke kawasan food estate. Banyak petani yang mengeluhkan program ini. Bantuan yang tidak sesuai, proyek yang membingungkan, dan pelaksanaan yang tidak benar-benar terlaksana dengan baik. Negara hanya memberikan harapan palsu bila proyek ini diteruskan. Segera lakukan evaluasi dan hentikan proyek ini. Jangan hanya seremonial omong kosong,” tegas Igo. (hgn/ign)
