SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Selasa, 05 September 2023 12:36
Sampit Catat Rekor Terburuk Kualitas Udara Paling Tak Sehat
TERPAPAR ASAP: Kegiatan senam bersama yang diikuti pelajar di Sampit diselimuti kabut asap, Minggu (3/9) di halaman Museum Kayu Sampit. (YUNI/RADAR SAMPIT)

Kabut asap yang terus dipasok dari kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur kian menyiksa warga. Bahkan, kemarin (3/9) Kota Sampit mencatat rekor terburuk untuk kualitas udara paling tak sehat dihirup manusia, yakni menempati peringkat pertama di Indonesia. Berdasarkan pengukuran dari indeks kualitas udara (AQI), kualitas udara di Kota Sampit menyentuh angka 254 AQI US atau level merah pada pukul 06.28 WIB, Minggu (3/9). Urutan pertama kota kualitas udara tidak sehat di atas Karawang (Jawa Barat) dan Terentang (Kalimantan Barat).

Buruknya kualitas udara Sampit juga terpantau dari aplikasi ISPUnet Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indeks standar pencemaran udara (ISPU) pada parameter partikulat (PM 2.5) sekitar pukul 06.00 WIB, tercatat mencapai angka 253. Paramater tersebut menunjukkan kualitas udara masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit merilis kondisi cuaca pada pukul 06.00 WIB, jarak pandang di sekitar Bandara Haji Asan Sampit hanya sekitar 400 meter. Padahal, dalam kondisi normal, jarak pandang bisa mencapai hingga 10.000 meter.

Kabut tebal dengan aroma terbakar sangat terasa. Sebagian warga yang beraktivitas maupun berolahraga memilih menggunakan masker. Sebagian lainnya tidak menggunakan masker. Pekatnya asap juga mengganggu jarak pandang, sehingga pengendara mengurangi laju kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Sepanjang hari kemarin, helikopter pengebom air terdengar lalu lalang di langit Bumi Habaring Hurung. Kebakaran hutan dan lahan menjadi biang asap yang membuat sebagian besar warga Sampit terpapar hingga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). ”Dengan kondisi tersebut, warga Sampit kami imbau waspada. Kami juga meminta warga mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta memakai masker karena kualitas udara yang buruk,” kata Kepala BPBD Kotim Multazam. Multazam juga menyarankan kelompok sensitif, seperti warga lanjut usia dan penderita asma, agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu menyalakan penyaring udara dan menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor. Sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar.

Sementara itu, anggota DPRD Kotim Sutik meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kotim segera mengambil langkah pencegahan berbagai penyakit akibat asap. Dimulai dari tingkat pelajar dengan cara menyosialisasikan bahaya kabut asap di tingkat sekolah. ”Setidaknya, dengan menyosialisasikan dan memberikan beberapa penerapan cara mencegah dan mengatasi dampak penyakit dari kabut asap ini, para siswa atau siswi tersebut akan menyampaikan ke sanak saudaranya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, bisa menggandeng TNI dan Polri menyosialisasikan aturan dan hukuman terkait pelanggaran pembakaran lahan atau hutan. ”Ini sudah level bencana yang akan kita hadapi. Jadi, memang harus saling bahu membahu melakukan pencegahan, termasuk memberikan sosialisasi agar semua lapisan masyarakat mengerti. Bukan hanya ISPA, musim kemarau ini mengundang debu di mana-mana. Kita tidak mau ada korban nyawa lagi,” tegasnya. Sementara itu, di Kota Palangka Raya, amukan api kian menjadi. Sabtu (2/9) lalu, tim gabungan BPBD Kota Palangka Raya melakukan pemadaman lebih dari 10 titik. Rata-rata satu titik api berkobar sangat besar. Membuat petugas kewalahan menangani.

Kondisi demikian berlanjut pada Minggu (3/9). Sampai pukul 19.17 WIB, ada 15 titik api mengepung Palangka Raya. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya Heri Fauzi mengatakan, tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Dia meminta masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran dan menjaga lingkungannya. ”Titik api memang meningkat. Tetapi, kami terus berupaya maksimal. Kendala kami, minimnya sumber air dan jauhnya lokasi kebakaran, sehingga sulit dijangkau,” katanya. Sampai September, di Palangka Raya tercatat ada 233 kali karhutla. Paling banyak di Jekan Raya sebanyak 137 kali, Pahandut 38 kali, Sebangau 53 kali, dan Bukit Batu lima kali. ”Sudah ratusan kali dan lahan terbakar mencapai 180 hektare lebih,” ujarnya. Mengacu prediksi kemarau yang disampaikan BMKG sebelumnya, puncak kemarau sejatinya telah terjadi pada akhir Agustus lalu. Puncak musim yang dimaksud bukan menyatakan kemarau telah berakhir, hanya menunjukkan pada bulan itu tingkat curah hujannya lebih atau paling rendah.

Mengenai akhir musim kemarau, BMKG belum memberikan informasi terbaru, sehingga belum bisa diketahui kapan kondisi asap dengan amukan karhutla terus terjadi di Kalteng. Akan tetapi, BMKG memprediksi fenomena El Nino di Indonesia akan bertahan hingga Desember 2023. Namun, dampaknya seiring dengan datangnya musim hujan makin berkurang. ”November sudah ada mulai hujan,” kata Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim A Fachri Radjab, 31 Juli lalu seperti dikutip dari voaindonesia.com.

El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Suhu menjadi yang lebih hangat dari biasanya ini mengakibatkan pengurangan udara basah di wilayah sekitarnya yang pada akhirnya ikut menaikkan suhu. ”Artinya, fenomena ini bersifat global. Dampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi di Indonesia dampak yang paling kuat dirasakan adalah berkurangnya curah hujan. Ketika kita di musim kemarau ditambah El Nino, jadi makin kering wilayah kita. Itu dampaknya yang jelas terjadi,” jelas Fachri. (yn/ang/daq/ant/ign)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 22:17

Dishub Diminta Tambah Traffic Light

<p><strong>PALANGKA RAYA</strong> &ndash; DPRD Kota Palangka Raya menilai sejauh…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers