Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor memerintahkan kepada perusahaan perkebunan yang tengah menggarap lahan masyarakat di kawasan irigasi Danau Lentang, Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, agar menghentikan aktivitasnya. Hal tersebut untuk mencegah pecahnya bentrok terbuka di areal tersebut. ”Saya juga prihatin dengan persoalan warga ini, sehingga saya perintahkan tim dari pemerintah daerah mengecek di lapangan dan perusahaan harus menghentikan aktivitas penggarapan, meskipun alasannya untuk kebun plasma,” tegas Halikinnor, Jumat (22/9/2023).
Halikinnor mengaku mendapat laporan terkait persoalan tersebut. Lahan masyarakat setempat diduga diklaim dan dijual kelompok masyarakat di luar Desa Luwuk Bunter, kemudian dijual ke PT Borneo Sawit Perdana (BSP). Hal itulah yang disinyalir bermodalkan jadi landasan penggarapan lahan sejak beberapa bulan terakhir. ”Karena informasi yang saya terima, lahan itu rencananya untuk kebun plasma, tapi di atas lahan itu ada masyarakat sesama masyarakat yang bermasalah. Tapi ini akan dicek dan diambil alih pemkab, karena dari pihak kecamatan belum ada penanganan,” kata Halikinnor.
Halikinnor meminta perusahaan tak menggarap lahan sampai persoalan dengan masyarakat setempat tuntas. Jika masih dilakukan, dia khawatir bentrok sesama masyarakat atau dengan perusahaan terjadi di wilayah itu. ”Kalau kami bawa ke dalam forum, duduk bersama, akan ada penyelesaian sebagaimana falsafah huma betang. Jangan sampai ada benturan atau bentrok fisik terjadi di lapangan,” katanya. Lahan yang tengah bersengketa tersebut merupakan kawasan irigasi yang diusulkan pada 2010 silam oleh Pemerintah Desa Luwuk Bunter. Pada 2012 proyek irigasi pemerintah provinsi terealisasi dan kawasan itu dijadikan areal untuk pertanian masyarakat. Proyek itu terus dipelihara dan diperbaiki Pemprov Kalteng dengan biaya miliaran rupiah sejak 2012 – 2022. Lokasi itu sudah beberapa kali dilanda kebakaran hutan dan lahan, jauh sebelum PT Boneo Sawit Perdana melakukan ekspansi di lokasi yang sudah ditanam warga dengan berbagai komoditas perkebunan. Sejumlah warga memiliki lahan seluas 1-2 hektare di areal tersebut.
Pada karhutla 2019, kebun warga banyak yang gagal akibat amuk api yang menghanguskan sebagian lahan. Adapun irigasi yang dibangun panjangnya sekitar lima kilometer dari Sungai Mentaya. Irigasi tersebut terdiri dari galian primer dan sekunder. Persoalan muncul ketika PT BSP yang berdalih bermitra dengan Koperasi Mitra Borneo Sejahtera (MBS) mulai menggarap lahan. Lahan masyarakat tersebut diklaim sekelompok orang yang mengaku memiliki sejumlah area di lokasi tersebut dengan rata-rata 50 hektare per orang.
Pada 2 September lalu, warga Luwuk Bunter melakukan aksi protes di atas lahan yang dipersoalkan dengan membentangkan spanduk. Hal tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap penggusuran kebun mereka yang sudah dikuasai puluhan tahun. Tanaman warga habis dalam sehari dilibas alat berat. Spanduk yang dipasang sengaja diikat di antara pohon kelapa sawit yang bertumbangan. Beragam sebagai ekspresi amarah warga disampaikan melalui tulisan, misalnya ”Jangan Rampas Tanah Ini” dan ”Tanah Ini Harga Mati”. Warga juga menyebut adanya peran mafia tanah.
Di atas lahan tersebut dibuat saluran baru yang membelah saluran irigasi sekunder yang sebelumnya dibangun Pemprov Kalteng. Lahan tersebut awalnya ditanami kelapa sawit tahun 2015 silam. Setelah terbakar, diganti tanaman karet. Lalu terbakar lagi pada karhutla tahun 2019. Jaraknya hanya sekitar 100 meter dari saluran utama irigasi tersebut. (ang/ign)
