SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Minggu, 24 September 2023 10:06
Tuntut Pj Kepala Daerah Harus Dijabat Putra Putri Kalteng
AKSI DAMAI : Masyarakat yang tergabung dalam MP3D (Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah) Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di Gerbang Keluar Kantor Gubernur Kalteng Jalan G. Obos, Palangka Raya, Jumat (22/9/2023). (DODI/RADAR PALANGKA)

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam MP3D (Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi damai, Jumat (22/9/2023). Aksi itu menyuarakan aspirasi warga  dan melangsungkan mimbar bebas, Jum’at Baper (Bawa Aspirasi Rakyat) di Gerbang Keluar Kantor Gubernur Kalteng Jalan G. Obos, Palangka Raya.

Korlap BAPER, Ingkit Djaper menyatakan kegiatan yang mereka lakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi susulan dari apa yang dilakukan sebelumnya terkait penetapan Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Tengah. “Bahwa masyarakat di Provinsi Kalteng mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut. MP3D berharap pemerintah pusat bisa memperhatikan hal ini. Hal tersebut juga guna mendorong putra putri terbaik yang dimiliki agar dapat menjadi pemimpin di daerahnya sendiri,” tuturnya.

Ingkit menekankan, pihaknya berkeinginan bahwa 10 pejabat tersebut harus putra dan putri Kalteng, lantaran kemampuan sudah cukup dan memadai serta mengeriti daerah sendiri. ”Pemerintah pusat diminta untuk menunjuk putra dan putri daerah. Kami ingin diakomodir. Kami meminta pemerintah pusat jangan diam terhadap reaksi dan tuntutan dari masyarakat Kalteng,” ujarnya. Lanjut Ingkit, berharap pemerintah pusat memberikan kesempatan masyarakat kalteng untuk bisa berkarya di daerah sendiri. ”Hal ini juga berimbas kepada penempatan Pj Walikota dan Bupati di Kalteng yang harus kita sikapi oleh pemerintah pusat. Jangan menetapkan regulasi yg tidak berpihak kepada masyarakat Kalteng yang menjadi pemicu konflik di Kalteng,” tegasnya.

Ingkit menekankan,berharap pemerintah pusat dan pejabat Pemda Provinsi Kalteng dapat merevisi aturan yang tidak memihak kepada masyarakat lokal. ”Maka itu jika tidak diakomodasi, maka pemerintah pusat tidak menganggap keberadaan suara masyarakat. Jangan sampai diabaikan. Jujur berdasarkan aturan memang diakui penunjukan dari pemerintah pusat. Tetapi kami minta memberikan kesempatan bagi daerah,” tegasnya.

Sementara itu Kabag Ops, Kompol Ganda B. Napitupulu menyampaikan, kegiatan berlangsung aman dan pihnya melaksanakan penjagaan bertujuan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Palangka Raya. Dengan mengerahkan sebanyak 53 orang personel gabungan dari Polresta Palangka Raya dan polsek jajaran. “Sebanyak 53 orang personel yang dikerahkan telah dibagi menjadi beberapa tugas ploting, yakni mulai dari Peleton Dalmas Awal beserta tim negosiator, pengamanan tertutup, Pam Walrolakir dari Satlantas, pengawasan personel (waspers) dan unsur pendukung,” tukasnya. (daq/fm)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 22:17

Dishub Diminta Tambah Traffic Light

<p><strong>PALANGKA RAYA</strong> &ndash; DPRD Kota Palangka Raya menilai sejauh…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers