Sejumlah kalangan mencurigai dugaan permainan anggaran di DPRD Kotim telah berlangsung lama dan terjadi setiap tahun. Terbongkarnya anggaran yang diwarnai sejumlah kejanggalan, bisa jadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum membersihkan lembaga tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kotim Burhanorahman mengatakan, besarnya anggaran di lembaga tersebut harus menjadi perhatian semua pihak. Selama ini anggaran di lembaga itu tak pernah dibuka ke publik, sehingga tidak menutup kemungkinan tahun sebelumnya bisa serupa.
”Kalau saya menduga, anggaran tahun sebelumnya bisa sama saja dengan anggaran saat ini. Tidak mungkin anggaran fantastis itu hanya tahun 2023 ini saja,” katanya. Burhan mendorong agar anggaran DPRD Kotim juga harus diungkap pada pelaksanaan tahun sebelumnya. ”Harusnya bisa diungkap juga berapa anggaran tahun 2022 dan 2021 lalu, sehingga kita bisa membandingkan dengan anggaran tahun ini,” katanya.
Burhan yang juga koordinator wilayah HMI Kalteng-Kalsel ini menambahkan, dari anggaran yang terungkap ke ruang publik, banyak yang tidak logis. Seperti pembayaran listrik dan air, pengadaan kalender, biaya pemeliharaan gedung, dan lainnya. ”Harus dilakukan audit menyeluruh, supaya bisa terungkap siapa sebenarnya yang bermain di wilayah itu selama ini. Selain dugaan dan indikasi perjalanan dinas yang melibatkan banyak pihak,” tegasnya. Menurut Burhan, apabila terjadi kesalahan dan penyimpangan, pertanggungjawaban di lembaga itu tidak hanya satu orang, tetapi akan menyeret banyak pihak. ”Dalam artian jika ada masalah atau kasus, pertanggungjawaban hukumnya bisa berjemaah,” katanya. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun menegaskan, pihaknya tidak masuk secara mendetail dalam pembahasan anggaran secara rinci. ”Pembahasannya memang ada di Komisi I, tapi itu secara garis besar. Tidak merinci untuk bayar listrik sekian, bayar air, bayar internet, sampai pengadaan kalender. Perencanaannya semua ada di sekretariat,” kata Rimbun.
Dia mengungkapkan, pihaknya justru kaget ketika anggaran tersebut muncul di koran ini dengan sejumlah nilai yang tak rasional. ”Makanya kemarin itu kami langsung bahas dan minta klarifikasi dari Sekwan dan tim untuk memastikannya,” kata Rimbun. Sebelumnya diberitakan, gelombang kritikan terkait penggunaan anggaran di DPRD Kotim tak menghalangi lembaga itu mendapat guyuran anggaran tambahan. Besarannya mencapai Rp3 miliar menjelang berakhirnya tahun anggaran 2023.
”Anggaran DPRD dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebelum perubahan Rp62 miliar lebih. Setelah perubahan Rp65 miliar lebih, bertambah Rp3 miliar lebih,” kata Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana, pekan lalu. Total anggaran DPRD Kotim setelah perubahan sebesar Rp65,93 miliar. Dana itu rencananya untuk menambah anggaran kegiatan wakil rakyat, di antaranya biaya pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum (Komisi I), urusan pemerintahan bidang perekonomian (Komisi II), urusan kesejahteraan rakyat (Komisi III), dan pengawasan bidang infrastruktur (Komisi IV).
”Serta untuk penambahan kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kotim,” kata Bima dalam pembahasan bersama Komisi I DPRD Kotim terkait perubahan APBD tersebut. (ang/ign)
