SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Jumat, 29 September 2023 01:05
Warga Kotim Tak Rela Uang Pajak jadi Bancakan Tak Bermanfaat

Sejumlah kalangan mendesak agar pelaksanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kotim segera diperiksa polisi maupun jaksa. Mereka tak rela uang pajak yang rutin dibayarkan, bahkan terkesan diburu, justru jadi bancakan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi. ”Kami sebagai masyarakat tidak rela uang hasil pajak kami dijadikan seperti itu. Kami minta harus diusut tuntas, siapa yang bermain,” kata Yudi, warga Kota Sampit, Rabu (27/9/2023).

Yudi menuturkan, saat ini segala sesuatunya dikenakan pajak. Akan tetapi, uang hasil pajak tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang tidak rasional. ”Bayangkan, kita ini dikejar-kejar bayar pajak motorlah, bayar pajak mobil, bayar pajak rumah dan tanah. Sebenarnya kami ikhlas saja membayar kalau memang digunakan untuk kepentingan masyarakat, tapi kalau dikorupsi kami tidak rela,” ujarnya. Warga lainnya yang juga mahasiswa di Sampit, Adi Kuniadi, mengatakan, sudah seharusnya penggunaan anggaran di DPRD Kotim diberikan efek jera apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.

”Ini tidak bisa didiamkan. Kalau memang masalah ini dibiarkan, kami siap turun demo ke jalanan. Kondisi daerah kita ini sedang tidak baik. Sudah bayar TPP tidak jelas, ditambah lagi dengan anggaran yang nilainya luar biasa di Sekretariat DPRD, membuat kami miris sekali,” katanya. Terpisah, seorang guru di Kota Sampit mengatakan, anggaran di DPRD Kotim dengan nilai fantastis tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat saat ini,  khususnya bagi mereka yang berstatus guru. Mereka tengah menunggu pembayaran TPP karena kekosongan anggaran, namun di satu sisi ada anggaran yang terkesan foya-foya dan  minim manfaat. ”Harusnya anggaran itu bisa dialihkan untuk bayar TPP, khususnya kami guru-guru yang sudah beberapa bulan  menunggu pembayarannya,” kata guru yang meminta identitasnya tak disebutkan ini.

Menurutnya, ketimpangan anggaran tersebut membuat kecemburuan mereka dengan pemerintah kian tarpaut jauh. Di sisi lain, pihaknya diminta disiplin untuk urusan kewajiban absensi, padahal dari sisi hak keuangan tidak jelas. (ang/ign)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 22 November 2024 10:42

Harapan Baru Tingkatkan Kualitas Beras Lokal

SAMPIT – Pembangunan Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang,…

Kamis, 21 November 2024 10:45

Kotim Raih Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum

SAMPIT -  Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)  mendapatkan  nominasi  Program …

Rabu, 20 November 2024 10:37

Kotim Tingkatkan Kualitas SDM Pariwisata Lewat Pelatihan Sadar Wisata

SAMPIT -  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) …

Selasa, 19 November 2024 10:49

Ratusan Peserta Tes CPNS Tidak Hadir

SAMPIT -  Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil…

Selasa, 12 November 2024 10:34

Guru Penggerak Dibekali Keterampilan Kepemimpinan

SAMPIT -  Balai  Guru  Penggerak  Provinsi  Kalimantan  Tengah  (Kalteng) …

Jumat, 08 November 2024 10:44

Tutupi Kekosongan Jabatan, Penuhi Kebutuhan Pegawai

SAMPIT – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur (Kotim)…

Rabu, 06 November 2024 09:58

Kotim Raih Bhumandala Award 2024

 SAMPIT -  Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)  menorehkan prestasi gemilang di…

Selasa, 05 November 2024 10:34

Dana BLUD Rumah Sakit untuk Fasilitas, Gaji ASN Tetap Ditanggung Daerah

SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)  menyatakan bahwa dana…

Jumat, 01 November 2024 16:40

Puluhan Anggota TNI Aktifkan Identitas Kependudukan Digital

SAMPIT -  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin…

Rabu, 30 Oktober 2024 13:17

Pemkab Kotim Serius Terapkan SPBE

SAMPIT -  Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat apresiasi dari…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers