Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan melunasi sejumlah anggaran terutang, salah satunya tambahan penghasilan pegawai (TPP). Penyelesaian tunggakan terebut harusnya akhir tahun lalu, namun ada sedikit kendala terkait masuknya anggaran. ”Target saya mengakhiri (tunggakan). Mudah-mudahan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah semoga bisa diserahkan awal tahun ini,” kata Bupati Kotim Halikinnor.

Hal tersebut disampaikan Halikinnor bertepatan dengan momentum hari jadi Kotim ke-71. Dia berharap semua kewajiban tersebut dapat terealisasi Januari ini. ”Sebenarnya dananya sudah masuk pada 27 Desember. Rencana saya, TPP semua itu habis Desember. Tapi, karena masuknya dana akhir tahun, sehingga kami menyelesaikannya di awal Januari. Mudahan akhir Januari sudah clear semua dan kita menatap tahun 2024 tidak ada beban seperti itu,” ujarnya. Halikinnor berharap bisa menjalani semua program pembangunan tanpa terbebani kewajiban yang belum terealisasikan, seperti TPP, insentif kesehatan, hingga dana desa.

”Januari ini, insya Allah TPP yang selama ini dikeluhkan pegawai, termasuk insentif tenaga kesehatan, juga ada dana desa yang terlambat, semua bisa saya selesaikan. Jadi, 2024, APBD kita insya Allah akan menjadi APBD yang real sesuai berapa pendapatannya. Begitu juga belanja. Mudahan dengan begitu pembangunan lebih signifikan lagi,” harapnya. Informasinya, TPP yang belum terbayarkan tersisa dua bulan, yakni November dan Desember. ”TPP sisa dua bulan lagi, November dan Desember belum masuk. Yang masuk baru sampai Oktober. Mudahan saja benar Januari ini dibayarkan. Amin ya Allah,” ujar seorang pegawai yang meminta namanya tak disebutkan.

Seorang tenaga kesehatan di Sampit mengatakan, sejauh baru menerima insentif sampai tahun 2022. Disebutkannya untuk yang PNS menerima insentif kesehatan sudah sampe Oktober 2022, dan yang kontrak sudah sampai September 2022, sedangkan insentif 2023 belum sama sekali. ”Rumah sakit sudah lunas katanya insentifnya. Puskesmas saja yang belum. Miris ya, karena gak semua dapat insentif, jadi seperti agak dilupakan,” ujarnya. Adapun TPP yang sudah diterimanya hanya sampai Oktober 2023. (yn/ign)