SAMPIT - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sumber pendapatan daerah terbesar ada di dana bagi hasil (DBH).
"Di KMK (Keputusan Menteri Keuangan) itu berbunyi untuk dicatat sebagai pendapatan daerah di tahun 2023, sehingga penerimaan pendapatan daerah di 2023 ini dari target Rp2,297 triliun, itu tercapai Rp2,300 triliun lebih atau 101 persen," kata Kepala Bapenda Kotim Ramadhansyah.
Dijelaskannya, di tahun 2023 target APBD murni sebesar Rp2, 045 triliun, sedangkan di perubahan Rp2, 297 triliun. Dari total target pendapatan daerah di 2023 sesuai KMK mendapatkan dana kurang bayar tahun 2021, 2022 dan 2023 dibayar semua dengan total Rp170 miliar.
"Seperti yang disampaikan yang disampaikan Pak Bupati, Insya Allah semua kewajiban-kewajiban terhadap ASN maupun yang lainnya bisa terselesaikan di bulan ini, harusnya di Desember 2023, karena masuknya persis di akhir hari di 2023 tanggalnya, jamnya sore, sehingga kami teman-teman BKAD tidak sempat untuk mengeluarkan atau membayarkannya, di Januari 2024, Insya Allah diselesaikan semua," ucapnya.
Ramadhansyah yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim mengatakan untuk pemasukan daerah tertinggi bersumber dari DBH.
Royalti batubara di tahun 2022 masih ada tersisa kurang bayar pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu Rp156 miliar yang dibayarkan penuh, yang keduanya adalah sumber daya alam lainnya termasuk sektor PBB P3, pertambangan perkebunan, kehutanan, sehingga total dari dua pemasukan terbesar itu mencapai Rp170 miliar.
"DBH dari provinsi Alhamdulillah di triwulan 4 itu dibayarkan 1 bulan, jadi sehingga sisanya masih 2 bulan mungkin di triwulan pertama di 2024 ini," terangnya.
Dengan target pendapatan daerah di 2023 yang mencapai 101 persen lebih, pemerintah di bulan ini juga bisa membayar kewajiban-kewajiban kepada para ASN, seperti TPP maupun insentif tenaga kesehatan di wilayah ini. (yn/fm)
